Irfan Diajak Diskusi Erick Thohir Sebelum Jadi Dirut Garuda

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kanan ke kiri) Irfan Setiaputra dan istri, Luthfiralda Sjahfirdi. Instagram/@setiaputrairfan

    (kanan ke kiri) Irfan Setiaputra dan istri, Luthfiralda Sjahfirdi. Instagram/@setiaputrairfan

    Tempo.Co, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra berkisah sempat diajak diskusi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Diskusi itu berlangsung sebelum Irfan dicalonkan sebagai bos Garuda Indonesia.

    "Saya waktu itu dipanggil Pak Erick Thohir. Kami diskusi secara umum tentang masalah-masalah yang ada di BUMN," ujar Irfan saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 Januari 2020.

    Irfan Setiaputra menyatakan diskusi tersebut berlangsung di kantor Erick, yakni gedung Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, sebelum tutup tahun 2019. Diskusi ini berlangsung selama beberapa kali.

    Dalam diskusi dengan Erick Thohir itu, Irfan Setiaputra  mengaku diminta masukan oleh Kementerian BUMN untuk pengembangan perusahaan pelat merah ke depan. Adapun Irfan dipanggil oleh Erick sebagai mantan bos perusahaan pelat merah, yakni PT PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).

    Beberapa kali bertemu dengan Erick Thohir, Irfan Setiaputra menyatakan tak ada sinyal dirinya akan ditarik ke perusahaan berkode emiten GIAA ini. Namun, ia mengakui sempat diajak bergabung ke perusahaan pelat merah. "Hanya, saya enggak tahu spesifiknya," ujar Irfan.

    Meski begitu, Irfan mengaku tak agresif. Ia menyebut hanya menunggu pemanggilan selanjutnya. "Tidak lobi-lobi," kata Irfan. Irfan baru tahu secara resmi bahwa dirinya dicalonkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Senin, 20 Januari kemarin.

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekejap, Kartika alias Tiko memberitahunya soal pelbagai masalah yang sedang dialami perusahaan Garuda Indonesia. Saat itu pula, ia secara spesifik dinyatakan menjadi salah satu kandidat dari beberapa calon yang berpotensi bakal memimpin perusahaan pelat merah ini.

    "Tapi waktu itu saya diberi tahu bahwa ada beberapa calon selain saya. Jadi belum ditetapkan," katanya.

    Sampai tadi pagi, Irfan mengakui belum mengetahui soal penetapannya. Irfan bahkan tak diminta hadir di rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang digelar di kantor Garuda Indonesia, Tangerang. Irfan menyebut hanya diminta bersiap atau standby oleh Kementerian BUMN sejak kemarin sore.

    Bahkan, saat RUPSLB berlangsung, ia sedang menggelar rapat di kantornya, yakni Sigfox Indonesia. "Saya baru tahu karena tadi banyak yang kirim pesan soal penetapan saya di Garuda," tuturnya.

    RUPSLB Garuda Indonesia yang digelar hari ini telah menetapkan Irfan Setiaputra sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Pemimpin RUPSLB, Sahala Lumban Gaol, menyatakan pencalonan Irfan mutlak dipilih oleh pemegang saham.

    "Luar biasa sekali. Pemilihan ini disetujui mayoritas pemegang saham sampai 98 persen," ujarnya di kantor Garuda Indonesia, Rabu, 22 Januari 2020.

    Irfan Setiaputra menyingkirkan sejumlah nama yang sebelumnya sempat disorongkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Adapun Irfan akan menggantikan pemimpin sebelumnya, Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara yang dipecat karena tersangkut kasus kargo gelap.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, Irfan merupakan lulusan S-1 Teknik Informatika ITB angkatan 1989. Sejak lulus hingga kini, Irfan tercatat telah melanglang buana di sejumlah perusahaan di bidang teknologi informatika.

    Irfan Setiaputra pernah memimpin perusahaan pelat merah. Namun juga perusahaan swasta. Ia tercatat pernah menempati kursi bos di IBM, LinkNet dan Cisco. Pada 2000, Irfan pernah meraih penghargaan IBM STAR of the STARS Award, IBM Professional Achievement Award, dan Best CEO versi majalah SWA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.