TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu tantangan dalam perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pada tahapan pendataan konsolidasi.
"Secara prinsip ini tidak menjadi masalah, jujur yang bikin stress adalah mendata konsolidasi menjadi ASN untuk teman-teman yang ada di KPK," ujar Tjahjo Kumolo saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
Menambahkan pernyataan Tjahjo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengatakan, saat ini proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN masih berlangsung. Persoalannya, kata dia, KPK meminta pemerintah yang melaksanakan proses tersebut, namun pemerintah berpendapat sebaliknya. "Mungkin jalan tengahnya adalah kami akan membantu KPK," tutur Bima.
Kerumitan lainnya, menurut Bima, adalah adanya pegawai KPK yang merupakan mantan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Sebab, mereka telah mendapat dana pensiun, sehingga tidak bisa dimasukkan kembali menjadi pegawai negeri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pegawai KPK bakal mendapatkan gaji atau tunjangan secara penuh selama masa transisi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Menurut dia, masa transisi itu akan berlangsung selama dua tahun.
"Sehingga dalam dua tahun sebelum adanya peraturan baru yang melandasi status pegawai KPK, hak keuangan terhadap para pegawai KPK, kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima," kata Sri Mulyani saat bertemu Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, 7 Januari 2020.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
-
Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
-
KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat
-
Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
1 jam lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
4 jam lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
5 jam lalu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.
KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat
5 jam lalu
KPK hentikan sementara aktivitas di rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur imbas kasus pungli yang berujung pemecatan 66 pegawai
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
8 jam lalu
Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh
Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank
18 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
1 hari lalu
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
1 hari lalu
Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.