TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law, Rosan P Roeslani, mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja belum rampung hingga saat ini.
"Belum final itu pembahasan cluster ketenagakerjaan. Jadi kami pun belum terima secara formal dari pemerintah karena tadi diharapkan final tapi belum," kata Rosan saat ditemui usai rapat koordinasi terkait Omnibus Law di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin petang, 13 Januari 2020.
Ia menjelaskan, pemerintah masih ingin menggelar dengar pendapat bersama pengusaha dan serikat pekerja. Sehingga, proses penyelesaian Omnibus Law ini akan dilanjutkan pada Rabu, 15 Januari 2020 besok.
"Kita sudah beri masukan ke pemerintah dan pemerintah akan review. Mungkin Rabu kita duduk bareng lagi untuk membahas beberapa hal yg belum jelas. Karena kan yang susah bagian finalisasi," ujar Rosan.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sekitar 1.200 pasal yang akan diserderhanakan ke dalam Omnibus Law. Karena itu, diperlukan waktu yang cukup panjang. Pada intinya, ia berharap tidak ada kendala pada saat nantinya aturan ini diterapkan.
"Kita mau pastikan jangan sampai ada perbedaan pemahaman dan pengertian sehingga akan beda persepsinya. Kita pastikan persepsinya, pemahamannya antara satgas dan pemerintah ini sama," Rosam menjelaskan.
Karena itu, Rosan merasa bingung dengan protes dan demo buruh terkait Omnibus Law ketenagakerjaan padahal belum ada finalisasi dari pemerintah. "Dari sisi pemerintah belum putus, bagaimana di kami, itu tadi yang tidak dibicarakan adalah tenaga kerja, karena memang belum ada," ujarnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar unjuk rasa atau demo buruh untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Demonstrasi tersebut bakal dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 20 Januari 2020.
Dalam unjuk rasa ini, Presiden KSPI, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan Omnibus Law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, beleid itu cenderung merugikan kaum buruh, karena hanya akan menghilangkan upah minimum, pesangon, pekerja outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), bahkan TKA yang tidak memiliki keahlian juga bisa masuk Indonesia.
Said juga memprotes hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh. “Kami menilai Omnibus Law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, ujar dia melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2020.
EKO WAHYUDI l CAESAR AKBAR
