Di Depan Dubes, Luhut Sebut Indonesia Harus Berguru ke Cina

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diapit oleh Duta Besar China Terpilih untuk Indonesia, Xiao Qian, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diapit oleh Duta Besar China Terpilih untuk Indonesia, Xiao Qian, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memuji laju ekonomi Cina yang melesat kencang karena disokong perkembangan teknologi. Bahkan, Luhut mengatakan, Indonesia mesti berguru kepada Cina untuk menjadi negara maju.

    "Kita harus belajar banyak hal ke Cina. Mengapa Cina? Sepuluh tahun lalu Cina adalah negara teknologi kelas dua. Tapi Cina bergerak sangat cepat. Padahal," ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2020.

    Pandangan itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara kunci dalam forum pertemuan bisnis antara Cina dan Indonesia. Hadir pula dalam acara itu Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian.

    Luhut mengatakan, saat ini Cina masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen di tengah gejolak geopolitik versus Amerika Serikat yang terjadi belakangan. Me ketegangan yang terjadi antar-dua negara, Luhut menyatakan angka itu merupakan angka pertumbuhan yang tergolong besar.

    Lebih-lebih, kata dia, Cina masih membukukan surplus untuk hubungan dagang dengan beberapa negara di ASEAN. Sementara lawannya, yakni Amerika Serikat, malah mencatatkan defisit. Dengan begitu, Luhut mengakui Cina masih menjadi poros perdagangan raksasa.

    Untuk menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih moncer seperti Cina, Luhut mengatakan pemerintah Indonesia tengah menyusun undang-undang Omnibus Law. Melalui Omnibus Law, negara akan melakukan penyederhanaan regulasi sehingga dapat mengatasi hambatan masuknya investasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.