TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan segera membahas rencana anggaran untuk membangun pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana ini menyusul pengetatan keamanan di wilayah maritim pasca-gencarnya klaim Cina atas wilayah Zone Ekonomi Eksklusif di kawasan perairan Natuna Utara.
"Terkait dengan masalah bujet, kan ini representasi rakyat. Apa pun yang dilakukan, pemerintah harus bicara dengan DPR," ujar Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di sela-sela diskusi bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.
Namun, Ngabalin tidak menggamblangkan dengan jelas kapan pemerintah akan merembuk besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pangkalan TNI di Natuna tersebut. Ia juga belum menyebutkan secara pasti angka pengeluaran yang diperlukan untuk merealisasikan rencana ini.
Usulan pembangunan pangkalan militer di Natuna itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan pembangunan pangkalan militer akan direalisasikan di beberapa tempat.
Anggaran itu juga akan digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) beserta perawatannya. Pada 2020, Kementerian Pertahanan tercatat memperoleh alokasi dana anggaran terbesar ketimbang kementerian dan lembaga lainnya, yakni sebesar Rp 126,9 triliun.
Tak hanya di Natuna, Prabowo menyebut beberapa pangkalan militer akan dibangun pula di wilayah timur Indonesia. Adapun dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan memang berencana dibelanjakan anggaran untuk pangkalan militer.
