Edhy Prabowo Angkat 22 Pejabat Penasihat dan Konsultan Komunikasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan saat menghadiri open house yang digelar di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Natal, di Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan saat menghadiri open house yang digelar di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Natal, di Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat 22 pejabat baru di lingkungan kementerian untuk menempati kursi penasihat dan konsultan komunikasi. Pengangkatan anak buah Edhy itu ditetapkan dalam surat keputusan menteri yang diterbitkan pada 6 Januari 2020.

    "Karena menteri tidak menguasai semua hal, jadi dia perlu orang-orang yang mewakili semua pihak untuk dimintai pendapat. Setelah itu, dari pendapat tersebut, menteri baru memformulasikan kebijakan," ujar juru bicara Menteri KKP, Miftah Sabri, saat dihubungi Tempo pada Rabu, 6 Januari 2020.

    Adapun dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 di antaranya menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Sedangkan sembilan pejabat lainnya akan menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu pun tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

    Miftah menjelaskan, para pejabat ini dipilih karena dianggap mumpuni di bidang perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Keberadaan pejabat-pejabat tersebut, berdasarkan fungsinya, digadang-gadang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan nelayan.

    "Karena tugas dari Presiden adalah membangun komunikasi dua arah dengan nelayan, jangan sampai negara enggak hadir di tengah nelayan. Jangan sampai Presiden yes, Menteri KKP no," ucap Miftah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.