Datang ke Natuna, Menteri KKP Janji Bangun Cold Storage

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki tertawa sebelum Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Pada sidang tersebut Presiden menegaskan tidak ada tawar menawar dalam kasus Natuna. TEMPO/Subekti.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki tertawa sebelum Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Pada sidang tersebut Presiden menegaskan tidak ada tawar menawar dalam kasus Natuna. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji membangun cold storage atau tempat pendingin sebagai upaya menyerap aspirasi dari kalangan nelayan yang berada di kawasan Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

    Menteri Edhy dalam siaran pers dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Selasa malam, berjanji kepada nelayan setempat di Selat Lampa, Natuna, untuk segera membangun tempat penyimpanan ikan (cold storage) sebagai solusi untuk permasalahan kestabilan harga ikan.

    Menurut Edhy Prabowo, ini adalah salah satu solusi KKP bagi ketidakstabilan harga ikan yang kerap dihadapi nelayan. "Nelayan dapat menyimpan hasil tangkapannya di cold storage saat harga ikan sedang turun. Sementara ikan dapat langsung dikeluarkan dan masih dalam keadaan segar ketika harga mulai stabil," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, hari ini menyambangi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan salah satu agendanya adalah mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna di Selat Lampa, Selasa, 7 Januari 2020.

    Selain meninjau SKPT Natuna di Selat Lampa, Menteri Edhy juga meluangkan waktu untuk menyerap aspirasi dan berdialog dengan para nelayan guna mendengar berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan para nelayan.

    Dalam dialognya, setidaknya terdapat tiga keluhan nelayan yang disampaikan kepada Menteri Edhy dalam forum ramah tamah tersebut, di antaranya adalah mengenai kebutuhan air bersih, ketersediaan bahan bakar, dan yang paling serius adalah soal kestabilan harga ikan.

    Dalam kunjungannya kali ini, Menteri Edhy juga didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.

    Rencananya, Menteri Edhy dan rombongan juga akan bermalam di Natuna. Dalam kunjungan ini dia juga akan memanfaatkan waktunya untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat, pembudidaya ikan dan para nelayan.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Pemerintah termasuk KKP diharapkan dapat terus mendorong semakin semaraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional.

    "Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Abdul Halim ketika dihubungi Antara.

    Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat terus menegakkan hukum terhadap siapa pun pihak yang melakukan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan nasional. "Perlakukan pencuri ikan dengan penegakan hukum atas apa yg mereka lakukan," sebut Susi dalam akun media sosialnya.

    Susi Pudjiastuti menegaskan, penegakan hukum terhadap pencuri ikan berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.