TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPD RI atau Senator dari DKI Jakarta, Fahira Idris mengkritik program normalisasi sungai yang digagas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kritikan disampaikan Fahira setelah dia menyusuri Sungai Ciliwung yang membelah Jakarta.
"Kemarin saya susur Sungai Ciliwung, saya lihat beton-beton normalisasi itu ya, kurang berfungsi," kata dia saat ditemui dalam acara penyaluran bantuan untuk korban banjir Jakarta dan sekitarnya oleh Kementerian Pertanian di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Januari 2020.
Beberapa hari lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki berbeda pendapat terkait solusi banjir di Jakarta. Menurut Basuki, banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi dengan beton. Sementara, Anies lebih ingin naturalisasi atau membuat sungai ke kondisi alami, tanpa beton.
Fahira pun lebih mendukung solusi yang ditawarkan Anies. Untuk itu, ia mendorong Anies semakin memperbanyak naturalisasi sungai ke depan. "Saya lebih prefer ke naturalisasi, kalau naturalisasi menurut saya akan lebih efektif," kata dia.
Akan tetapi, kata Fahira, naturalisasi memang harus didahului dengan pembebasan lahan. "Kalau pembebasan lahan belum maksimal, maka naturalisasi juga tidak akan maksimal dilakukan," kata dia.
Bukan kali ini saja Fahira menyinggung normalisasi ala Basuki. November 2015, Fahira mengatakan persepsi yang menyatakan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung menjamin Jakarta bebas banjir tidak berdasar. Masyarakat, kata Fahira, harus diedukasi bahwa persoalan utama banjir Jakarta adalah penurunan tanah yang luar biasa.
Bahkan, kata dia, di sebagian wilayah di bagian utara Jakarta, laju penurunan tanah mencapai 26 cm per tahun. “Apa sebabnya? Karena rakusnya kita menyedot air tanah, terutama untuk industri.”
Adapun Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaya mengatakan anggapan bahwa normalisasi sungai di Jakarta tidak berfungsi untuk mencegah banjir adalah keliru. Banjir memang tetap terjadi karena proyek normalisasi belum rampung.
"Normalisasi kan belum tuntas seluruhnya, masih spot-spot, jadi kemungkinan luap masih ada di tempat yang belum dikerjakan tersebut," kata Endra saat dihubungi.
FAJAR PEBRIANTO
