TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub kemarin menandatangani kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) angkutan laut dan perkeretaapian. Penandatanganan kontrak lebih awal ini untuk memastikan pelayanannya berjalan lancar mulai awal 2020.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pelayanan terhadap angkutan yang disubsidi oleh pemerintah sudah harus dapat mulai dilaksanakan sejak awal 2020. Program ini harus segera terlaksana sehingga masyarakat yang berada di tempat terluar, terjauh, masyarakat marjinal dapat tetap terlayani dengan tarif yang terjangkau.
"Kalau dulu-dulu, bulan Januari belum ada kontrak, sehingga tidak ada pelayanan pada awal tahun," ujar Budi Karya seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019.
Oleh karena itu, kata Budi Karya, seharusnya di tahun 2020 ini tidak ada alasan semua operator untuk tidak memberikan pelayanan. "Kalau ada saudara-saudara kita di Indonesia timur tidak terlayani, berarti salah operator. Karena hari ini sudah tanda tangan kontrak, sudah efektif untuk dilakukan," katanya.
Adapun penandatanganan kontrak PSO untuk angkutan laut tahun 2020 dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo dengan Direktur Utama PT Pelni (Persero) Insan Purwarisa dengan nilai Rp 3,65 triliun.
Rincian PSO itu adalah pengoperasian kapal tol laut logistik Rp 439,8 miliar, angkutan perintis Rp 1,1 triliun, dan penumpang kelas ekonomi Rp 2,04 triliun. Selain itu PSO juga untuk , angkutan khusus ternak Rp 46,5 miliar, dan angkutan kapal rede Rp 24 miliar.
Sementara, penandatanganan kontrak PSO angkutan perkeretaapian pelayanan kelas ekonomi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro.
Pada sektor perkeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 265 Tahun 2019 jumlah subsidi pada 2020 untuk angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah sebesar Rp 2,67 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 15 persen dibandingkan dengan 2019. Subsidi ini akan dialokasikan untuk kereta api antarkota yang terdiri dari KA jarak jauh dan sedang, serta KA Lebaran.
