Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencurian Ikan Marak di Natuna, Pengawasan Laut RI Diduga Melemah

image-gnews
Foto udara monumen Kapal MV Viking di Pantai Putih Pangandaran, Jawa Barat, Jumat, 23 Agustus 2019. Monumen pemberantasan 'illegal fishing' ini untuk membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan. ANTARA/Adeng Bustomi
Foto udara monumen Kapal MV Viking di Pantai Putih Pangandaran, Jawa Barat, Jumat, 23 Agustus 2019. Monumen pemberantasan 'illegal fishing' ini untuk membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan. ANTARA/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Moh Abdi Suhufan menduga pengawasan laut di Indonesia kembali melemah. Hal ini terlihat dari info pencurian ikan oleh puluhan kapal asing beberapa waktu lalu di perairan Natuna.

Kabar pencurian ikan tersebut viral di Youtube melalui sebuah video yang diunggah Dedek Ardiansyah. Hal ini juga sempat disorot Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti.

“Tidak ada upaya nyata dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) atau AL (Angkatan Laut) untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut,” ujar Abdi melalui pesan singkat, Sabtu, 28 Desember 2019.

Dengan kembalinya kapal pencuri ikan di perairan Indonesia, kata Abdi, juga mengindikasikan transformasi sistem pengawasan dari Satgas 115 ke Bakamla dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum berjalan baik. Dia menduga kemungkinan besar, ketidakhadiran kapal pengawas disebabkan habisnya biaya operasi yang memang sangat terbatas.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengatakan bahwa alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tengah melakukan operasi senyap atas aksi tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal. 

“Pencurian ikan terjadi di depan mata, bukan sembunyi-sembunyi seperti penyelundupan narkoba sehingga kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum,” ucapn Arifuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arifuddin berpendapat bahwa presiden perlu memerintahkan panglima TNI untuk melakukan patroli di perairan Natuna. Dia menilai aktivitas pencurian ikan yang sangat dekat dengan daerah tangkapan nelayan tradisional sudah mengkhawatirkan.

Lebih jauh, menurut Arifuddin, pemerintah harus melindungi nelayan dan menegakkan hukum di laut Indonesia dari pencurian ikan. “Ini juga terkait dengan wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional yang mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritorial."

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji menindak tegas pelaku pencuri ikan di perairan laut Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Janji itu di sampaikan di Sungailiat, Sabtu, 16 November 2019, saat menerima laporan nelayan daerah itu pada acara dialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan Sungailiat.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan pencurian ikan," ujar Edhy Prabowo.

Hanya saja, menurut Edhy Prabowo, barang bukti dari pelaku pencurian ikan seperti kapal tidak akan dilakukan penenggelaman atau pembakaran. Sebab, kapal tersebut masih dapat dimanfaatkan bagi nelayan setempat. "Tidak semua barang bukti dari pelaku pencurian dimusnahkan, tetapi dapat dimanfaatkan oleh nelayan jika pemanfaatannya dianggap sesuai ketentuan."

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

1 hari lalu

Kapal kecil nelayan Natuna saat melaut di pesisir Pulau Ranai. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.


Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

4 hari lalu

Beberapa nelayan Natuna yang ditangkap di Malaysia. Foto Istimewa
Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

Tiga kapal nelayan Indonesia asal Natuna ditangkap oleh penjaga laut otoritas Malaysia. Dituding memasuki perairan Malaysia secara ilegal.


Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

26 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (tengah) dalam jumpa pers tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menaker menyebut pembayaran THR Keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

27 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

32 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

32 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.


Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

32 hari lalu

Petugas Airnav memantau pergerakan pesawat di menara kontrol Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Jumat 29 April 2022. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda transportasi mengalami peningkatan pada H-5 Lebaran 2022. Sementara itu, secara kumulatif sejak H-7 Lebaran 2022 pergerakan penumpang transportasi udara tercatat merupakan yang tertinggi. TEMPO/Subekti.
Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

Indonesia mengambil alih pengaturan ruang udara di Kepri dan Natuna dari Singapura, namun masih menguasai FIR wilayah Australia dan Timor Leste


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Pengaturan Ruang Udara Kepri dan Natuna Ditangani Indonesia setelah 78 Tahun Dikelola SIngapura

32 hari lalu

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, pada Kamis, 16 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kemajuan yang telah dilakukan sejak pertemuan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 lalu. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pengaturan Ruang Udara Kepri dan Natuna Ditangani Indonesia setelah 78 Tahun Dikelola SIngapura

Pengaturan ruang udara dan informasi penerbangannya (FIR) di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna resmi diatur Indonesia setelah 78 ditangani Singapura