BTN Pangkas Target Penyaluran KPR Tahun Ini jadi 650 Ribu Unit

Petugas menawarkan properti pada pengunjung dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, 16 November 2019. Dalam IPEX 2019 BTN membidik potensi transaksi KPR senilai Rp3 triliun. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Pahala N. Mansury, merevisi target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) hingga akhir 2019. 

Awalnya, BTN optimistis dapat menyalurkan KPR untuk 800 ribu unit hunian hingga akhir 2019. Akan tetapi, saat ini perseroan hanya mematok target pembiayaan untuk 650 ribu hunian hingga 2019 berakhir.

Hingga kini BTN telah menyalurkan 610 ribu pembiayaan untuk bisa memiliki unit rumah dan diharapkan bisa meningkat jadi sekitar 650 ribu-700 ribu. "Apalagi juga dalam minggu ini kami akan tandatangan akad kredit untuk rumah bersubsidi yang akhir tahun ini mendapat tambahan dari pemerintah kurang lebih sekitar Rp 2 triliun,” ujar Pahala di Menara BTN, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Per September 2019 BTN telah menyalurkan kredit perumahan untuk 610.526 unit rumah. Pencapaian tersebut setara 76,31 persen dari total target BTN dalam mendukung program sejuta rumah pemerintah.

Pahala memproyeksikan penyaluran KPR pada 2020 tidak jauh berbeda dari capaian perseroan di 2019. Stagnansi ini terjadi lantaran alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan KPR subsidi pada 2020 akan menurun dibandingkan dengan saat ini.

“Harapannya tiap tahun ke depannya jumlah KPR bisa terus meningkat, dan mudah-mudahan 2020 bisa karena keterbatasan kuota untuk subsidi jadi mungkin akan relatif sama kaya tahun ini,” ujar Pahala.

Pada 2020 pemerintah menganggarkan dana Rp 11 triliun di APBN untuk memfasilitasi subsidi pembiayaan 102.500 unit hunian. Jumlah ini lebih rendah dari subsidi pada 2018 yang sebesar 280 ribu unit, dan 2019 yang mencapai 162.000 unit.

BISNIS






Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

7 jam lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

7 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

10 jam lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

11 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

12 jam lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

13 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

14 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

15 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

16 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

18 jam lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.