Pekerja Freelance Bisa Ambil KPR di BTN Tanpa Lampiran Slip Gaji?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pameran layanan publik internasional di Jakarta, Selasa (23/6). Kalangan pengembang berharap tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) pada semester II/2009 turun ke kisaran 11-12% agar sektor properti kembali bangkit. Tempo/Panca Syurkani

    Pameran layanan publik internasional di Jakarta, Selasa (23/6). Kalangan pengembang berharap tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) pada semester II/2009 turun ke kisaran 11-12% agar sektor properti kembali bangkit. Tempo/Panca Syurkani

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membuka kesempatan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) ke pekerja lepas (freelance).

    Direktur Remedial and Wholesale Risk BTN Elisabeth Novie Riswanti mengatakan terbuka kemungkinan penyaluran KPR ke pekerja non formal. Meski pekerja non formal ini tak memenuhi syarat slip gaji seperti pekerja formal. Novie menyebut BTN mempunyai mitigasi khusus jika harus memberi KPR ke pekerja lepas.  

    “Kami nanti ada mitigasinya. Itu kan kami ada skoringnya sudah ada. Semua itu risiko ada tapi bisa termitigasi lah. Rumah kan tetap ada jaminan, kemudian penghasilan kan kami ada syarat verifikasi dan tools analisa ada semua,” ujar Novie di Menara BTN, Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

    BTN memprediksi sejumlah tantangan dalam penyaluran KPR pada 2020. Akan tetapi, perseroan masih tetap fokus menyalurkan pembiayaan hunian bersubsidi di 2020. 

    Bank pelat merah ini juga menyebut akan mulai serius menggarap pasar KPR non subsidi. Akan tetapi, untuk KPR non subsidi BTN hendak fokus menyalurkan pembiayaan dengan plafon Rp500 juta ke bawah. “Mayoritas subsidi kemudian kalaupun nonsubsidi bukan yang besar-besar,” ujarnya.

    Hingga September 2019, BTN mencatatkan pertumbuhan KPR sebesar 18,45 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp193,8 triliun.

    Kenaikan tersebut disumbang melesatnya penyaluran KPR subsidi sebesar 25,54 persen yoy menjadi Rp111,64 triliun pada kuartal III/2019. KPR nonsubsidi BTN pun melaju positif di level 10,01 persen yoy menjadi Rp82,16 triliun per September 2019.

    Sementara itu, pada kesempatan terpisah Ekonom INDEF Aviliani menyebut bank harus mulai membuka diri terhadap potensi pembiayaan rumah terhadap pekerja informal. Dia menganggap saat ini banyak pekerja informal yang sudah mampu membeli rumah dan ikut program KPR, tetapi terkendala slip gaji.

    “Karena itu mungkin harus diubah bagaimana cara tidak slip gaji, tapi behaviour menabung misalnya bagaimana. Lalu perilaku mereka selama ini dalam menggunakan uang bagaimana sehingga dari situ bisa dilihat orang ini potensi tidak diberikan KPR,” tutur Aviliani.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.