TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas komponen penerbangan pada Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/ 2020 bersama Kementerian Perhubungan dan beberapa BUMN terkait termasuk PT Garuda Indonesia (Persero), Kamis, 5 Desember 2019.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus mempertanyakan ketidakhadiran dari Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.
"Pak kalau biasanya, rapat tidak bisa diteruskan karena Direktur Utamanya enggak hadir. Biasanya juga hadir kok. Kenapa tidak hadir? Bukan karena urusan Harley kan?" ujar Ihsan saat memulai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
RDP Komisi VIII ini dimulai pukul 14.00 WIB, Dalam rapat tersebut hadir Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra, Direktur Komersial AP I Devi Suradji.
Sedangkan Direktur Utama Garuda diwakilkan dua orang direksinya yakni Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, Direktur Keuangan dan Risiko Garuda Fuad Rizal.
Pertanyaan Ihsan Yunus segera dijawab Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham. Menurut Ilham, Direktur Utama Garuda sedang ada urusan lainnya. "Engga pak," ujarnya menjawab pertanyaan apakah Ari Askhara tidak hadir karena urusan Harley Davidson.
Sebelumnya Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menahan sebuah sepeda motor Harley Davidson bekas yang diselundupkan di pesawat baru Garuda Indonesia. Motor besar itu diurai dan dikemas dalam 15 paket kargo. Barang ini diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia yang didatangkan dari Toulouse, Prancis. Pesawat Airbus A330-900 ini bertolak dari Toulouse Sabtu 16 November dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 17 November siang.
Mendapat jawaban tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menanyakan kepada anggota lain apakah RDP ini bisa dilanjutkan karena beberapa Dirut BUMN yang tidak hadir rapat.
"Maka kita ingin mendalami Garuda Indonesia kenapa bisa mahal apa saja yang berkaitan dengan itu maka kita undang komponen yang berkaitan dengan itu seperti AP1 dan AP2 karena parkirnya terlalu mahal," kata dia.
Namun, setelah beberapa menit mengambil keputusan dalam rapat, Marwan mengatakan RDP bisa dilanjutkan walaupun beberapa Dirut BUMN tidak hadir, karena waktunya sudah mepet dalam pengambilan putusan. "Namun rapat ini belum bisa mengambil kesimpulan, dan bisa dilanjutkan," ungkap dia dalam rapat.
EKO WAHYUDI
