Emil Salim: Birokrasi yang Buat IMB dan Amdal Mahal Harus Dihapus

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prof. Emil Salim, salah seorang perwakilan dewan juri SATU Indonesia Awrad, mengatakan, generasi muda di Papua sebenarnya tidak tertinggal dengan anak-anakmuda di wilayah Indonesia lainnya, hanya saja kesempatan untuk mengembangkan diri perludiperbanyak.(Foto: TEMPO/Andi Prasetyo)

    Prof. Emil Salim, salah seorang perwakilan dewan juri SATU Indonesia Awrad, mengatakan, generasi muda di Papua sebenarnya tidak tertinggal dengan anak-anakmuda di wilayah Indonesia lainnya, hanya saja kesempatan untuk mengembangkan diri perludiperbanyak.(Foto: TEMPO/Andi Prasetyo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim menilai wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh pemerintah keliru dan seharusnya tidak diterapkan. 

    "IMB dan Amdal itu penting. Sehingga yang harus diselesaikan itu ialah dampak negatif dari penyalahgunaannya, bukan dengan cara dihapuskan," kata Emil di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

    Pernyataan Emil menanggapi wacana pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebutkan penghapusan IMB dan Amdal melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempercepat penanaman investasi dalam negeri.

    Sofyan beralasan penghapusan IMB dan Amdal bisa dilakukan karena sudah ada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018. Beleid itu mengatur tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang, sehingga peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan Amdal terbuka lebar.

    Lebih jauh Emil menilai persoalan terkait IMB dan Amdal yang muncul saat ini lebih merujuk pada aspek atau gejala di mana terjadinya overprice atau harga yang terlalu tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya penyalahgunaan atas IMB dan Amdal itu sendiri.

    Dengan kata lain, menurut Emil, pengurusan IMB dan Amdal dijalankan bukan lagi untuk kepentingan lingkungan, melainkan untuk mencari uang. "Lalu kemudian pihak pemerintah mencari cara terkait bagaimana untuk memangkas harga yang terlalu tinggi tersebut. Itu yang keliru," kata tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF) itu.

    Tak hanya IMB dan Amdal, menurut Emil, sebetulnya ada banyak peraturan yang malah dimanfaatkan untuk pemasukan atau mencari uang. Hal itu berimbas pada prinsip-prinsip dasar atas kebutuhan yang seharusnya malah disalahgunakan dan terabaikan.

    Oleh karena itu akan ada Omnibus Law atau konsep perundang-undangan baru yang digaungkan pemerintah terkait penyederhanaan atas enam peraturan seharusnya memang dengan tujuan menyederhanakan aturan itu sendiri. Namun, kata Emil, bukan berarti IMB dan Amdal yang dihapuskan.

    Kedua prinsip itu harus tetap dipertahankan, baik itu dalam bentuk dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan. Emil lalu mencontohkan, dalam mendirikan suatu bangunan, kualitas antara gedung 14 tingkat dengan satu tingkat akan berbeda, begitupun dengan cara-caranya.

    "Solusinya bukan penghapusan, tapi birokrasi yang menyebabkan IMB dan Amdal mahal itu yang harus dihapus," kata Emil Salim. Dengan kata lain, IMB dan Amdal seharusnya diterjemahkan dengan cara-cara yang tidak terlalu birokratis. Apalagi saat ini keduanya memang sering dijalankan dengan terlalu birokratis sehingga biayanya tinggi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.