Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Emil Salim: Birokrasi yang Buat IMB dan Amdal Mahal Harus Dihapus

image-gnews
Prof. Emil Salim, salah seorang perwakilan dewan juri SATU Indonesia Awrad, mengatakan, generasi muda di Papua sebenarnya tidak tertinggal dengan anak-anakmuda di wilayah Indonesia lainnya, hanya saja kesempatan untuk mengembangkan diri perludiperbanyak.(Foto: TEMPO/Andi Prasetyo)
Prof. Emil Salim, salah seorang perwakilan dewan juri SATU Indonesia Awrad, mengatakan, generasi muda di Papua sebenarnya tidak tertinggal dengan anak-anakmuda di wilayah Indonesia lainnya, hanya saja kesempatan untuk mengembangkan diri perludiperbanyak.(Foto: TEMPO/Andi Prasetyo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim menilai wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh pemerintah keliru dan seharusnya tidak diterapkan. 

"IMB dan Amdal itu penting. Sehingga yang harus diselesaikan itu ialah dampak negatif dari penyalahgunaannya, bukan dengan cara dihapuskan," kata Emil di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Pernyataan Emil menanggapi wacana pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebutkan penghapusan IMB dan Amdal melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempercepat penanaman investasi dalam negeri.

Sofyan beralasan penghapusan IMB dan Amdal bisa dilakukan karena sudah ada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018. Beleid itu mengatur tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang, sehingga peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan Amdal terbuka lebar.

Lebih jauh Emil menilai persoalan terkait IMB dan Amdal yang muncul saat ini lebih merujuk pada aspek atau gejala di mana terjadinya overprice atau harga yang terlalu tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya penyalahgunaan atas IMB dan Amdal itu sendiri.

Dengan kata lain, menurut Emil, pengurusan IMB dan Amdal dijalankan bukan lagi untuk kepentingan lingkungan, melainkan untuk mencari uang. "Lalu kemudian pihak pemerintah mencari cara terkait bagaimana untuk memangkas harga yang terlalu tinggi tersebut. Itu yang keliru," kata tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF) itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya IMB dan Amdal, menurut Emil, sebetulnya ada banyak peraturan yang malah dimanfaatkan untuk pemasukan atau mencari uang. Hal itu berimbas pada prinsip-prinsip dasar atas kebutuhan yang seharusnya malah disalahgunakan dan terabaikan.

Oleh karena itu akan ada Omnibus Law atau konsep perundang-undangan baru yang digaungkan pemerintah terkait penyederhanaan atas enam peraturan seharusnya memang dengan tujuan menyederhanakan aturan itu sendiri. Namun, kata Emil, bukan berarti IMB dan Amdal yang dihapuskan.

Kedua prinsip itu harus tetap dipertahankan, baik itu dalam bentuk dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan. Emil lalu mencontohkan, dalam mendirikan suatu bangunan, kualitas antara gedung 14 tingkat dengan satu tingkat akan berbeda, begitupun dengan cara-caranya.

"Solusinya bukan penghapusan, tapi birokrasi yang menyebabkan IMB dan Amdal mahal itu yang harus dihapus," kata Emil Salim. Dengan kata lain, IMB dan Amdal seharusnya diterjemahkan dengan cara-cara yang tidak terlalu birokratis. Apalagi saat ini keduanya memang sering dijalankan dengan terlalu birokratis sehingga biayanya tinggi.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


16 Tim Mahasiswa Menangkan Kompetisi Proyek Sosial Lingkungan Innovilage 2023

9 hari lalu

Innovilage 2023. Dok. Telkom University
16 Tim Mahasiswa Menangkan Kompetisi Proyek Sosial Lingkungan Innovilage 2023

Innovilage 2023 menyaring ratusan usulan inovasi sosial lingkungan dari kampus. Terdapat 16 tim dengan usulan terbaik yang menerima penghargaan.


Jakpro Meraih Penghargaan Penerapan K3 dan 5R di Lingkungan Kerja

13 hari lalu

Jakpro Meraih Penghargaan Penerapan K3 dan 5R di Lingkungan Kerja

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Companies in Health, Safety, Security, and Environmental (HSE) Implementation 2024 dari SWA Media. Penghargaan diserahkan di Ceria Room, Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.


Balikpapan Raih Penghargaan Adipura Kencana

13 hari lalu

Balikpapan Raih Penghargaan Adipura Kencana

Kementrial Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memberikan penghargaan Adipura kepada Kota Balikpapan atas kinerjanya mengatasi masalah lingkungan.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

18 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Chairul Tanjung Ungkap 4 Tantangan Perekonomian RI: Geopolitik hingga Lingkungan

19 hari lalu

Putri Tanjung dan Chairul Tanjung. Foto/Instagram
Chairul Tanjung Ungkap 4 Tantangan Perekonomian RI: Geopolitik hingga Lingkungan

Chairul Tanjung mengungkap tantangan perekonomian pada tahun ini, baik itu dari sisi global maupun dari dalam negeri. Apa saja?


Pakar Dorong Regulasi Filter Plastik Puntung Rokok untuk Kurangi Dampak Kesehatan dan Lingkungan

19 hari lalu

Anggota komunitas Operasi Semut menunjukkan sampah puntung rokok yang dikumpulkan saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 25 Februari 2024. Komunitas Operasi Semut dan Yayasan Yatim Mandiri menggelar aksi membersihkan sampah di area car free day dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Dorong Regulasi Filter Plastik Puntung Rokok untuk Kurangi Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Puntung rokok adalah barang yang paling banyak dibuang sembarangan secara global.


Berbahaya Bagi Lingkungan, Sampah Puntung Rokok Belum Mendapat Perhatian

25 hari lalu

Gunungan sampah puntung rokok. Foto Instagram Lentera Anak.
Berbahaya Bagi Lingkungan, Sampah Puntung Rokok Belum Mendapat Perhatian

Lisda mendorong pemerintah untuk memperhatikan permasalahan penanganan sampah puntung rokok.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

26 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


Mengenal Apa Itu Hilirisasi, Contoh, Manfaat, dan Dampaknya

27 hari lalu

Hilirisasi adalah suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih bernilai tinggi. Berikut ini manfaat, contoh, dan dampaknya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Hilirisasi, Contoh, Manfaat, dan Dampaknya

Hilirisasi adalah suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih bernilai tinggi. Berikut ini manfaat, contoh, dan dampaknya.


Ekonom: Studi Baru Ungkap Dampak Buruk Industri Nikel terhadap Kesehatan dan Lingkungan

27 hari lalu

Kawasan industri berbasis nikel Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Industri nikel menempatkan Sulawesi Tengah di posisi ke empat secara nasional dengan realisasi investasi tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. ANTARA/Mohamad Hamzah
Ekonom: Studi Baru Ungkap Dampak Buruk Industri Nikel terhadap Kesehatan dan Lingkungan

Studi baru mengungkap hasil penelitian dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia menyebabkan risiko kesehatan dan ancaman lingkungan.