Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Edhy Prabowo Sebut Penenggelaman Kapal Bukan Prioritas

image-gnews
Petugas dari Kejaksaan Negeri Batam melakukan penenggelaman kapal nelayan asing di Perairan Pulau Momoi, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 21 November 2018. ANTARA/M N Kanwa
Petugas dari Kejaksaan Negeri Batam melakukan penenggelaman kapal nelayan asing di Perairan Pulau Momoi, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 21 November 2018. ANTARA/M N Kanwa
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa penenggelaman kapal asing ilegal bukan menjadi prioritasnya. Ia menerangkan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga ia tak ingin penenggelaman itu menjadi jargon saja.

“Tapi kalau mereka kita tangkap, kita kejar kemudian lari ya kita tenggelamkan. Saya tak takut menenggelamkan,” kata Edhy di Makassar pada Ahad 1 desember 2019.

Menurut Edhy Prabowo, baru saja ada kapal nelayan asal Malaysia yang ditangkap dan sekarang ada di Aceh. Itu merupakan bukti jika Kementerian Kelautan dan Perikanan masih ada di tengah laut dan tetap menjaga serius perairan Indonesia.

Setelah ditangkap, lanjut Edhy, pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan agar diproses hukum. “Kita juga sedang selidiki. Kekhawatiran akan dilepas begitu saja kemudian dibayar, saya jamin tak akan sampai disana,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Sebelum penangkapan kapal nelayan asal Malaysia, kata dia, pihaknya juga telah menangkap kapal milik Filipina di daerah Bitung perairan Sulawesi Utara. Dan sekarang juga akan diserahkan ke pengadilan setempat.

“Kita berharap apa yang terjadi tidak memicu hubungan yang tak baik antarnegara. Saya yakin negara lain juga melakukan hal yang sama,” ucap Edhy. “Kita kedepankan hukum dan tak mau semena-mena.”

Kebijakan penenggelaman kapal sebelumnya sangat populer dan bahkan menjadi jargon Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Namun, ketika namanya kerap dilekatkan dengan aksi penenggelaman kapal, Susi mengatakan bahwa penenggelaman kapal adalah keputusan pengadilan yang berdasarkan Undang-undang dan bukan kebijakannya semata.

"Saya heran kata-kata penenggelaman ini seolah menjadi kutukan bagi saya akhirnya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat bagus yang menyelesaikan masalah besar," kata Susi Pudjiastuti dalam diskusi di Balai Sarwono, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Susi menceritakan, dulu belasan hingga puluhan ribu kapal illegal fishing terantau beroperasi di laut Indonesia. Bahkan kapal-kapal itu telah beroperasi di perairan Tanah Air hingga satu dekade lebih.

Dengan kondisi seperti itu, cara menghentikannya tak mudah. "Saya rasa hingga hari ini (penenggelaman kapal) is the best way, tutur Susi Pudjiastuti.

DIDIT HARIYADI (MAKASSAR) | CAESAR AKBAR 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

11 jam lalu

PT Pertamina International Shipping (PIS) berhasil melakukan kegiatan salvage atau pertolongan terhadap Kapal MT Kristin yang kini telah bersandar di dermaga PT Pantai Damai Sejahtera (PDS), Lombok Barat. Dok. Pertamina
Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

PT Pertamina Trans Kontinental memulai operasional kapal Transko Moloko miliknya di perairan Malaysia.


Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.


SBMI Somasi Kementerian Perhubungan terkait Pekerja Migran di Kapal Niaga dan Perikanan

4 hari lalu

Ilustrasi aksi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamean
SBMI Somasi Kementerian Perhubungan terkait Pekerja Migran di Kapal Niaga dan Perikanan

Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI somasi Kementerian Perhubungan terkait perlindungan pekerja migran di kapal niaga dan perikanan.


Sengketa Laut Cina Selatan, Penasehat Keamanan Filipina Sarankan Usir Diplomat Cina

8 hari lalu

Foto udara Pulau Thitu yang diduduki Filipina, yang secara lokal dikenal sebagai Pag-asa, di Kepulauan Spratly yang diperebutkan, Laut Cina Selatan, 9 Maret 2023. Thitu di rantai pulau Spratly adalah pos terdepan Manila yang terbesar dan paling penting secara strategis di Laut Cina Selatan. REUTERS/Eloisa Lopez
Sengketa Laut Cina Selatan, Penasehat Keamanan Filipina Sarankan Usir Diplomat Cina

Diplomat Cina disarankan angkat kaki dari Manila yang menggambarkan naiknya ketegangan di Laut Cina Selatan


Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

9 hari lalu

Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

PT Pertamina International Shipping (PIS) memperkuat posisinya sebagai pengangkut LPG 'top tier' di Asia Tenggara dengan menambah dua kapal tanker gas raksasa Very Large Gas Carrier (VLGC), yakni Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia.


Pengusaha Angkutan Sungai Harap Ada Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan

9 hari lalu

Sejumlah penumpang turun dari kapal feri di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 30 Maret 2024. Dishub Kepri telah menyiapkan sebanyak 214 unit armada kapal pelayaran antar pulau dan antar provinsi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan mencapai tiga juta orang saat menjelang lebaran. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Pengusaha Angkutan Sungai Harap Ada Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) berharap ada penyesuaian tarif pada angkutan kapal penyeberangan.


Kementerian Perhubungan Klaim Keselamatan Pelayaran Indonesia Diakui Dunia

13 hari lalu

Ilustrasi kapal. Unsplash.com/Lisa Davidson
Kementerian Perhubungan Klaim Keselamatan Pelayaran Indonesia Diakui Dunia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran kapal Indonesia telah diakui dunia internasional.


Iran Bebaskan Awak Kapal Terafiliasi Israel yang Sempat Disita di Selat Hormuz

15 hari lalu

Seorang pejabat meluncur ke bawah tali saat penggerebekan helikopter terhadap kapal MSC Aries di laut dalam tangkapan layar yang diperoleh dari video media sosial yang dirilis pada 13 April 2024. Video diperoleh Reuters/via REUTERS
Iran Bebaskan Awak Kapal Terafiliasi Israel yang Sempat Disita di Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian mengatakan Iran telah membebaskan awak kapal MSC Aries yang terafiliasi dengan Israel, setelah sempat disita di dekat Selat Hormuz.


Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

19 hari lalu

Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi
Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

Sejumlah nelayan dari negara tetangga beberapa kali terlibat pencurian ikan di perairan Indonesia


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

22 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.