Kebutuhan Investor, Moeldoko: Rantai Logistik, Stabilitas Politik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan alasan pemerintah melakukan pinjaman. "Ada dua teori dalam meminjam ini, ada satu sisi moral hazard, namun di sisi lain kita harus pinjam. Bagaimana bisa membangun kalau tidak meminjam?" kata Moeldoko dalam diskusi CEO Talk di Hotel Raffles di Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

    Moeldoko mencontohkan dirinya sebagai orang tua yang tidak memiliki anggaran untuk menyekolahkan anak. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kata Moeldoko, pasti akan meminjam uang agar anak bisa sekolah. Begitu juga dengan negara. "Kalau kepala negara tak bertanggung jawab, ya sudah lah jalan saja seadanya. Pandangan soal utang ini, tolong luruskan," ujarnya.

    Menurut Moeldoko, dalam menghadapi tantangan global, pertumbuhan ekonomi perlu terus dijaga. Namun, Indonesia terkendala dengan pembiayaan. Karena itu lah negara perlu melakukan pinjaman supaya bisa terus membangun di dalam negeri.

    Selain itu, Moeldoko menilai investasi dan ekspor juga menjadi salah satu solusi agar pertumbuhan bisa terus berlanjut. Ia menuturkan, ada sejumlah pertanyaan yang kerap ditanyakan para investor yang mau datang ke Indonesia, yaitu rantai logistik, stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan.

    Moeldoko menuturkan, untuk membangun rantai logistik yang murah maka Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah membangun sejumlah infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan laut.

    Adapun soal stabilitas, keamanan dan politik relatif baik. Stabilitas ekonomi juga bagus dari sisi makro. "Indonesia berani buat proyeksi (pertumbuhan ekonomi) 5,3 persen di tengah dinamika dunia. Gini ratio membaik, pengangguran cukup bagus angkanya," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.