Kendati menyatakan tak menolak Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, Bhima memastikan institusinya belum mengambil sikap dukungan. "Kami belum memutuskan mendukung atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Bhima sempat mempersoalkan pemilihan adalah bekas Gubernur DKI Jakarta yang dinilainya tanpa mekanisme pemilihan yang jelas. "Dalam proses pemilihan direksi dan komisaris kan tentunya, apalagi perusahaan yang kakap, baik yang terbuka maupun yang tidak di BUMN itu ada standarisasinya, ada panitia seleksinya," ujar Bhima di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
Menurut dia, kalau proses itu menimbulkan kontroversi dan berakhir kepada hal yang kontraproduktif, maka citra Indonesia pun merosot di kancah internasional. Belum lagi belakangan saham beberapa BUMN terpantau dalam kondisi yang kurang sehat.
Kalau kondisi dibiarkan seperti ini, Bhima mengatakan kerugian akan berada pada pemerintah. Sebab, mereka akan semakin sulit mendapatkan kepercayaan dari investor. "BUMN nantinya mau nerbitkan surat utang banyak yang skeptis, mau ada mega proyek nanti banyak investor yang meragukan," katanya. Sehingga, ia melihat itu bukan masalah perorangan, tapi bisa mempertaruhkan perekonomian indonesia.
Ahok telah resmi dilantik sebagai Komisaris Utama Pertamina hari ini. Ia didampingi oleh Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Keduanya akan mulai langsung bekerja setelah ditunjuk.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR
