Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Ahok di Pertamina, Indef: Kami Hanya Tolak Kalau Jadi Dirut

image-gnews
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 25 November 2019. Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). ANTARA
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 25 November 2019. Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memastikan tak  meributkan lagi soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pejabat di PT Pertamina (Persero). Menurut dia, kritik Indef disampaikan kalau seumpama Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina.

Ternyata, hari ini Ahok sah dan resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina, sehingga Indef tak lagi mempermasalahkannya. "Kemarin kami kritik kalau Ahok jadi direkturnya. Kalau komisaris beda lagi," ujar Bhima saat dihubungi Tempo pada Senin, 25 November 2019.

Bhima menyatakan posisi Komisaris Utama Pertamina  yang disandang Ahok saat ini dapat memperlancar komunikasi perusahaan pelat merah itu dengan Istana. Ahok yang disebut-sebut dekat dengan Istana bakal mampu memastikan sejumlah kebijakan yang menguntungkan entitasnya.

Misalnya memastikan bahwa subsidi atau public service obligation yang digelontorkan pemerintah tak membuat likuiditas perusahaan ketat.

Meski begitu, Bhima menyebut tugas Ahok sebagai komisaris tetap berat. Politikus PDIP itu mesti melakukan pengawasan tata kelola manajemen sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain untuk kepentingan sendiri. "Kedua, melakukan pegawasan untuk kebijakan BBM satu harga," ujarnya.

Selanjutnya, mengawasi kebijakan akuisisi blok-blok dalam dan luar negeri agar tidak merugikan negara. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

8 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. TEMPO /Taufiq Siddiq
Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

Cak Imin meyakini tidak akan muncul lagi isu politik identitas di Pilkada Jakarta meskipun ada potensi Anies akan kembali bersaing dengan Ahok.


Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah PDIP Bilang Bisa Kalahkan Anies Baswedan

10 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah PDIP Bilang Bisa Kalahkan Anies Baswedan

Elektabilitas Ahok yang berada di peringkat kedua dalam survei Litbang Kompas.


Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Periksa 2 Eks Dirut Pertagas Niaga

16 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Periksa 2 Eks Dirut Pertagas Niaga

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina pada periode 2011 hingga 2024.


Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

19 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

BUMN yang merugi bebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bom waktu untuk pemerintahan Prabowo Subianto


BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

19 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

Faisal Basri mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat BUMN merugi.


Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

21 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun. Sri Mulyani hingga para ekonom buka suara.


Pertamina NRE Sepakat Kembangkan Energi Terbarukan di Bangladesh

1 hari lalu

Pelaksana Tugas CEO Pertamina NRE, Fadli Rahman (kanan) dan Managing Director CPGCBL, Abul Kalam Azad (kiri) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Crystal Ballroom, Hotel Intercontinental, Dhaka, Bangladesh pada Senin 15 Juli 2024.  Dok. Pertamina
Pertamina NRE Sepakat Kembangkan Energi Terbarukan di Bangladesh

Pengalaman dan portofolio Pertamina NRT mengembangkan energi bersih jadi sumber kepercayaan pemerintah Bangladesh untuk bangun PLTS di Moheshkhali.


PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

3 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

PDIP bisa mencalonkan cagub-wagubnya sendiri karena memperoleh suara lebih dari 20 persen di pileg DPRD Sumatera Utara.


Sandiaga Uno: Stadion Gelora Bung Karno akan Dikelola BLU dan BUMN

3 hari lalu

Para pekerja meratakan medium tanah yang akan segera dijadikan media tanam rumput dalam proyek revitalisasi di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 Juli 2024. (ANTARA/FAJAR SATRIYO)
Sandiaga Uno: Stadion Gelora Bung Karno akan Dikelola BLU dan BUMN

Menteri Pariwisata menyebut Stadion Gelora Bung Karno akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dimulai, Simak 3 Menteri Bilang Begini

3 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dimulai, Simak 3 Menteri Bilang Begini

Para menteri memberikan pernyataan berbeda soal realisasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Menko Marves Luhut Pandjaitan sebut mulai 17 Agustus.