Soal Ahok di Pertamina, Indef: Kami Hanya Tolak Kalau Jadi Dirut

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 25 November 2019. Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). ANTARA

    Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 25 November 2019. Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memastikan tak  meributkan lagi soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pejabat di PT Pertamina (Persero). Menurut dia, kritik Indef disampaikan kalau seumpama Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina.

    Ternyata, hari ini Ahok sah dan resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina, sehingga Indef tak lagi mempermasalahkannya. "Kemarin kami kritik kalau Ahok jadi direkturnya. Kalau komisaris beda lagi," ujar Bhima saat dihubungi Tempo pada Senin, 25 November 2019.

    Bhima menyatakan posisi Komisaris Utama Pertamina  yang disandang Ahok saat ini dapat memperlancar komunikasi perusahaan pelat merah itu dengan Istana. Ahok yang disebut-sebut dekat dengan Istana bakal mampu memastikan sejumlah kebijakan yang menguntungkan entitasnya.

    Misalnya memastikan bahwa subsidi atau public service obligation yang digelontorkan pemerintah tak membuat likuiditas perusahaan ketat.

    Meski begitu, Bhima menyebut tugas Ahok sebagai komisaris tetap berat. Politikus PDIP itu mesti melakukan pengawasan tata kelola manajemen sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain untuk kepentingan sendiri. "Kedua, melakukan pegawasan untuk kebijakan BBM satu harga," ujarnya.

    Selanjutnya, mengawasi kebijakan akuisisi blok-blok dalam dan luar negeri agar tidak merugikan negara. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.