TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan tiga aturan yang akan memperbaiki seluruh tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Muzdalifah mengatakan salah satu tujuannya yaitu melawan kampanye hitam kelapa sawit dari Uni Eropa.
“Itu yang paling utama, kalau sudah rapi, tidak ada yang bisa klaim kita melakukan ini itu,” kata Muzdalifah dalam acara pelepasan ekspor di pabrik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. di Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 24 November 2019.
Sebelumnya, Komisi Eropa, sebuah lembaga eksekutif negara-negara Uni Eropa, menyepakati inisiatif Renewable Energy Directive atau RED II pada Juni 2018. Melalui RED II, negara-negara Uni Eropa menyepakati target konsumsi energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030.
Namun, Uni Eropa melarang penggunaan bahan bakar yang beresiko tinggi karena ditanam di area bekas tanaman pangan. Kelapa sawit pun dinilai masuk dalam kategori ini, sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar biofuel di daratan Eropa 11 tahun lagi.
Pemerintah Indonesia menilai kebijakan Uni Eropa ini bentuk diskriminasi dan kampanye hitam bagi kelapa sawit. Tapi, Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Michael Bucki, membantahnya.
“Saya tidak tahu, mengapa mereka (pejabat Indonesia) mengatakan itu,” kata dia.,” kata Bucki saat ditemui di Kantor Uni Eropa di Menara Astra, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
Adapun tiga aturan tersebut yaitu: Peraturan Presiden Sertifikasi Sawit, Instruksi Presiden Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Perkebunan Nusantara. Ketiganya ditargetkan terbit Desember 2019.
Selain untuk melawan kampanye hitam, ketiga aturan terbit untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas kelapa sawit Indonesia. Selain itu, ketiga aturan ini akan menjamin keberlanjutan sawit Indonesia. “Semuanya nanti jadi tertib, jadi itu mencerminkan sawit kita,” kata dia.
