Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wamen Mahendra Sebut Indonesia Pasar Terbesar Produk Sawit

Reporter

Editor

Rahma Tri

Mahendra Siregar. youtube.com
Mahendra Siregar. youtube.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar minyak sawit dan produk turunannya di dunia. Permintaan sawit di dalam negeri pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mahendra mengatakan, setelah Indonesia, berikutnya India menduduki urutan kedua pasar minyak sawit dunia. Selanjutnya, disusul negara-negara lain seperti Eropa, Timur Tengah.

"Maka pemenuhan (kebutuhan) dalam negeri harus dipenuhi, baik untuk edible oil dan variasi turunannya, karena dihitung jangkauan 10 tahun ke depan mayoritas sawit yang dihasilkan akan terserap di dalam negeri," kata Mahendra dalam 15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Jumat 1 November 2019. 

Setelah memenuhi kebutuhan pasar domestik, Mahendra menjelaskan, sisa produksi minyak sawit nasional dan turunnya baru dimanfaatkan untuk mencukupi pasar ekspor.

Menurut dia, negara-negara di kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Bangladesh merupakan pasar ekspor minyak sawit Indonesia di masa mendatang, karena permintaan yang terus bertumbuh. "Dalam 7-10 tahun ke depan yang terbesar kontribusi ekonominya adalah negara berkembang bukan negara maju. Jadi 10 -15 tahun ke depan bukan negara-negara maju tapi negara berkembang yang harus dipenuhi," kata mantan Wakil Menteri Perdagangan era SBY ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk itu, lanjut mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu, Indonesia perlu memikirkan permintaan pasar global yang mana kebutuhan terhadap minyak nabati berkelanjutan sangat tinggi seiring pertumbuhan populasi dunia.

"Kita harus melakukan pendekatan, penjelasan dan inisiatif untuk mendorong terpenuhinya platform atau sistem yang bisa mendukung keberlanjutan seluruh minyak nabati. Dan sawit siap jadi pioneer (minyak nabati berkelanjutan)," kata Mahendra.

ANTARA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

3 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Ketua Banggar DPR menyebut realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023.


Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

6 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

Ekonom senior Indef Faisal Basri menjelaskan fokus pemerintah pada isu green economy atau ekonomi hijau untuk mengurangi emisi tidak sejalan dengan kebijakannya.


Terkini: Jokowi Minta Dukungan Presiden Korea Selatan, Ekonom Tak Setuju Gaji PNS Naik

7 hari lalu

Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Terkini: Jokowi Minta Dukungan Presiden Korea Selatan, Ekonom Tak Setuju Gaji PNS Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan Kerja Sama Perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan (IK-CEPA) dilaksanakan secara maksimal.


Jokowi Tegaskan Posisi RI Keberatan Atas Regulasi Deforestasi Uni Eropa: Proses Benchmarking Harus Terbuka dan Obyektif

7 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) saat menghadiri side event forum Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023), di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Jokowi Tegaskan Posisi RI Keberatan Atas Regulasi Deforestasi Uni Eropa: Proses Benchmarking Harus Terbuka dan Obyektif

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap keberatan atas sejumlah regulasi yang diterapkan Uni Eropa tentang deforestasi.


Jokowi Mau Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

7 hari lalu

Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Jokowi Mau Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Pandemi, kata Jokowi, telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global.


Jokowi Ingin Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di sela-sela KTT para pemimpin G7 di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. Salah satu agenda Presiden dan Ibu Iriana di Jepang adalah untuk memenuhi undangan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dengan negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023.  Kredit wajib Kyodo melalui REUTERS
Jokowi Ingin Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Di depan negara-negara maju yang hadir, Jokowi menyampaikan keinginannya untuk mendirikan organisasi kartel layaknya OPEC.


Terkini: Sandiaga Upayakan Coldplay Tambah Hari Konser, Berburu Tiket Coldplay di Public on Sale 19 Mei

10 hari lalu

AP Photo| Mark J Terrill
Terkini: Sandiaga Upayakan Coldplay Tambah Hari Konser, Berburu Tiket Coldplay di Public on Sale 19 Mei

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menanggapi soal antusiasme menuju konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.


Malaysia - Indonesia Kirim Misi Bersama ke Uni Eropa Akhir Mei

10 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto (kiri) dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof (kanan) dalam konferensi pers usai pertemuan Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Kamis, 9 Februari 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Malaysia - Indonesia Kirim Misi Bersama ke Uni Eropa Akhir Mei

Malaysia dan Indonesia, motor Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), akan mengirim misi bersama ke Brussels pada 30-31 Mei 2023.


Honduras Anggota Ketiga Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit

10 hari lalu

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Honduras Anggota Ketiga Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit

Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) menyambut anggota ketiga, yang juga mewakili kawasan Amerika Latin, Honduras.


Ada UU Anti Deforestasi, Jerry Sambuaga: Ekspor CPO Tetap Jalan

11 hari lalu

Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag, Jerry Sambuaga, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Ada UU Anti Deforestasi, Jerry Sambuaga: Ekspor CPO Tetap Jalan

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, mengatakan UU Anti Deforestasi (EUDR) tidak terlalu berdampak pada ekspor CPO atau minyak sawit mentah.