TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yakin validasi data melalui One Data atau Satu Data akan siap dimulai 2020. Dengan begitu, diharapkan perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lain bisa dihapuskan.
Suharso menjelaskan, pihaknya akan menghitung penduduk Indonesia dengan hitungan yang valid sebagai landasan penguatan data. Pada 2020 mendatang, akan dilakukan Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kebetulan, BPS berada di bawah koordinasi Bappenas. Nanti akan kami buat menjadi One Data menggunakan teknologi Big Data sehingga terjadi data yang valid yang bisa dijadikan rujukan," ujar Suharso dikutip siaran pers, Sabtu, 23 November 2019.
Dengan One Data ini, Suharso berharap, data luas tanah dan data hasil panen bisa dikelola dengan lebih baik. Salah satu cara yang paling baik untuk membenahi One Data ini adalah dengan merujuk pada data pajak.
Selain itu, kata SUharso, data yang benar-benar valid adalah data yang dimiliki Bank Indonesia karena berdasarkan transaksi perbankan. “Untuk itu, One Data dan Big Data menjadi solusi untuk mewujudkan data yang valid,” ucapnya
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui penyatuan data di daerah, khususnya di Pemkot Surabaya, bukan langkah mudah. Oleh karena itu ia mengusulkan BPS menghitung langsung dengan studi lapangan dengan melakukan survei.
Risma membeberkan untuk menyatukan data di Pemkot Surabaya dengan data pajak tidak pernah ketemu, sulit sekali. Di Surabaya, dia harus langsung turun ke lapangan, karena menurut data, Surabaya mengalami peningkatan ekonomi sebesar 7 persen saja. “Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat Surabaya yang miskin,” katanya.
BISNIS
