"

Dorong Omnibus Law Soal Investasi, Kadin Bentuk Tim Task Force

Reporter

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lembaganya segera membentuk tim untuk meninjau rancangan omnibus law guna memacu investasi. Langkah itu diambil selepas Rosan dan jajarannya menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas soal perkara beleid tersebut.

"Kami akan bentuk tim untuk mereview sama-sama dan memberi masukan," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. Rosan mengatakan tim tersebut akan langsung dipimpin olehnya lantaran keberadaan Omnibus Law itu dinilai sangat penting.

Tim tersebut, ujar Rosan, akan diisi beberapa anggota Kadin dan asosiasi pengusaha lainnya. Untuk memacu kerjaan itu segera rampung, ia mengatakan tim taskforce segera bekerja akhir pekan ini. "Waktunya sangat mepet," kata dia. Tim diperkirakan melakukan kajian dalam sebulan ke depan.

Selain melakukan pengkajian, Rosan mengatakan tim tersebut akan memanggil para pelaku usaha dan asosiasi untuk mendapat masukan sebelum rancangan itu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Direncanakan, draf tersebut selesai total pada Januari mendatang.

Hingga saat ini pasal-pasal yang dikaji, menurut dia, masih bergerak antara 74-79 Undang-Undang. "Ini terobosan luar biasa yang sudah kita perlukan dari segi kemudahan berusaha, investasi, dan lainnya, penciptaan lapangan kerja ujungnya. Omnibus law juga mencakup perpajakan," kata Rosan. Setelah rampung, rancangan aturan akan mulai disosialisasikan kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia mulai Januari.

Selain memastikan rampungnya omnibus law tersebut, Rosan mengatakan para pelaku usaha juga diminta untuk menjamin berjalannya aturan tersebut. Karena itu, ia mengatakan tim task force akan meninjau pasal per pasal dari rancangan beleid tersebut agar pelaksanaan di lapangan tidak terkendala. "Makanya peran Kadin dalam hal ini sangat signifikan untuk jadikan ini jalan pada saat di lapangan nanti."

Hingga saat ini, Rosan mengatakan pembentukan omnibus law sudah sampai tahapan terbentuknya rancangan besar. Rincian aturan akan dikerjakan bersama tim task force poin per poin, pasal per pasal. "Ini pekerjaan besar tapi yang sesuai arahan pak presiden ini harus selesai dengan cepat dan baik."

CAESAR AKBAR








Tolak Perpu Cipta Kerja yang Disahkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Buruh

3 jam lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam aksi tersebut, mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Perpu Cipta Kerja yang Disahkan jadi UU, Ini 9 Catatan Partai Buruh

Setidaknya ada sembilan catatan penolakan kalangan buruh atas pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Apa saja sembilan catatan itu?


Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

7 jam lalu

Suasana aksi demo partai buruh di kawasan bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

8 jam lalu

Suasana pembagian bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial di lapangan parkir Sunter Muara, Jakarta Utara, pada Sabtu, 7 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza
Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal penyaluran bantuan sosial (bansos) Ramadan yang diperkirakan bakal terlambat disalurkan.


Dua Menko Jokowi Komentari Perpu Cipta Kerja Jadi UU

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima naskah hasil pembahasan Perppu Cipta Kerja dari Wakil Ketua Badan Legislasi M. Nurdin dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Dua Menko Jokowi Komentari Perpu Cipta Kerja Jadi UU

Dua Menko Jokowi menanggapi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI. Apa tanggapan mereka?


Yusril Ihza Mahendra Bertemu Airlangga Hartarto, Wacana Koalisi PBB dan Golkar Berhembus

8 jam lalu

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai panelis di Focus Group Discussion Pandangan dan Sikap KPU terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/Tika Ayu
Yusril Ihza Mahendra Bertemu Airlangga Hartarto, Wacana Koalisi PBB dan Golkar Berhembus

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyambangi Kantor DPP Golkar. Kedua pihak membuka peluang berkoalisi.


Soal Calon Menpora Baru, Airlangga Hartarto: Ada yang Muda, Pria, dan Perempuan

8 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menggelar launching bulan pemuda dan kick off pesantren preneur di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Selasa (28/9). Kemenpora dinilai mampu menjadikan pondok pesantren sebagai pusat ekonomi kerakyatan.(foto:egan/kemenpora.go.id)
Soal Calon Menpora Baru, Airlangga Hartarto: Ada yang Muda, Pria, dan Perempuan

Airlangga Hartarto memberi sinyal soal sosok Menpora baru yang namanya telah dia serahkan ke Presiden Jokowi.


Airlangga Hartarto Sebut Partai Golkar Menganut Wasathiyah, Begini Mahfud MD Menjabarkannya

18 jam lalu

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menyampaikan pidato pada Zikir AKbar
Airlangga Hartarto Sebut Partai Golkar Menganut Wasathiyah, Begini Mahfud MD Menjabarkannya

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut Partai Golkar sebagai partai dengan wasathiyah. Mahfud MD pernah menjabarkannya.


Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Ketua Kadin: Kami Setuju karena...

1 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Bisnis baju bekas impor tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Ketua Kadin: Kami Setuju karena...

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid setuju Jokowi larang impor baju bekas.


Anies Baswedan Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Waketum Golkar Ingatkan Elit Politik Beri Pernyataan yang Jelas

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beserta petinggi partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Kunjungan PKS ke Partai Golkar tersebut merupakan silatuhrahmi kebangsaan dan membahas hubungan antara kedua partai tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anies Baswedan Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Waketum Golkar Ingatkan Elit Politik Beri Pernyataan yang Jelas

Waketum Golkar meminta elit politik beri penyataan yang jelas setelah Anies Baswedan menyebut adanya menko yang ingin ubah UUD 1945.


RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

2 hari lalu

Pimpinan serta Anggota Baleg DPR RI saat penandatanganan dokumen usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR. Foto: Geraldi/nr
RUU Kesehatan Dinilai Diskriminatif Terhadap Kaum Disabilitas

Perhimpunan Jiwa Sehat menilai masih ada pasal dalam RUU Kesehatan yang diskriminatif terhadap kaum disabilitas