TEMPO.CO, Makassar - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid yang kembali terpilih ketiga kalinya secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Makassar, Sulawesi Selatan, menjanjikan perubahan di tubuh koperasi agar lebih baik.
"Formatur akan saya susun paling lama tiga bulan ke depan, dan segera diselesaikan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi untuk segera disahkan pemerintah," kata dia usai disumpah jabatan hasil Munas di Makassar, Rabu malam, 14 November 2019.
Ia memaparkan akan mematangkan organisasi dengan berkonsolidasi dengan pengurus di tingkatan Dekopin Wilayah Provinsi dan Dekopin Daerah se Indonesia dalam waktu dekat. Dia juga akan intens membangun komunikasi pengurus daerah.
"Komunikasi kita saat ini masih lemah dan sangat kurang, kemanfaatan organisasi perlu ditingkatkan. Dekopinwil dan Dekopinda mesti membangun komunikasi dari hati. Saya nanti akan lebih banyak turun ke daerah," katanya.
Mantan Calon Gubernur Sulawesi Selatan ini juga memberikan semangat kepada anggota dengan berencana menginfakkan dananya sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan kantor Dekopin yang selama ini tidak ada yang definitif.
Bahkan Nurdin akan memberikan bantuan operasional melalui dana pribadinya di tingkat Dekopinwil provinsi Rp 10 juta dan Rp 5 juta Dekopinda di kabupaten kota se-Indonesia.
"Bantuan yang akan diberikan secara stimulan bagi Dekopinwil dan Dekopinda. Saya akan keliling mendatangi kantor Dekopinwil dan Dekopinda sebagai bentuk keseriusan membangun organisasi," ujarrnya.
Selain itu, kepengurusan Dekopin kali ini akan merangkul anak muda sebagai bagian dari regenerasi kepengurusan guna mewujudkan masa keemasan Dekopin. Bahkan ia mengancam membekukan Dekopin di daerah yang tidak mengikuti aturan.
"Saya ingin 60 persen anak muda kaum milenial masuk kepengurusan. Kenapa itu masa depan Dekopin. Dan jangan heran bila nanti ada kepengurusan dibekukan bila tidak taat asas dan aturan," katanya.
Mantan Ketua Harian DPP Golkar pusat ini juga meminta pengurus di daerah untuk membangun komunikasi dengan gubernur maupun bupati wali kota agar organisasi ini bisa mendapat perhatian pemerintah.
"Bangun komunikasi dengan gubernur bupati dan wali kota. Buat surat dan ajukan anggaran, lalu tembuskan ke saya. Saya siap menghubungi gubernur, bupati dan wali kotanya untuk membantu komunikasi," ucapnya.
Mantan Ketua PSSI ini mengemukakan telah berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian hingga Menko Perekonomian telah memberikan jalan buat pemberdayaan koperasi.
Terakhir, Nurdin menekankan Dekopin adalah rumah bersama, dan Dekopin merupakan tempat bagi anggota koperasi. Namun bila ada yang mengganggunya maka dia siap menghadapinya.
"Karena itu, tidak boleh ada yang mengganggu rumah kita, siapapun yang mencoba mengganggu, kita lawan," katanya.
Untuk itu, politisi Golkar senior ini menambahkan agar seluruh anggota koperasi bersabar mengingat Undang-undang tentang Koperasi sementara dibahas di DPR dan rencananya akan disahkan pada April 2020.
"Prolegnas Rancangan Undang-undang koperasi sudah menjadi prioritas pembahasan di DPR, insya Allah April nanti bisa disahkan. Undang-undang ini nantinya menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan anggota koperasi," katanya.
ANTARA
