Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nurdin Halid Janji Infakkan Rp 10 M untuk Bangun Kantor Dekopin

Reporter

image-gnews
Nurdin Halid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nurdin Halid menjabat sebagai Korbid Pratama di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Nurdin Halid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nurdin Halid menjabat sebagai Korbid Pratama di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid yang kembali terpilih ketiga kalinya secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Makassar, Sulawesi Selatan, menjanjikan perubahan di tubuh koperasi agar lebih baik.

"Formatur akan saya susun paling lama tiga bulan ke depan, dan segera diselesaikan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi untuk segera disahkan pemerintah," kata dia usai disumpah jabatan hasil Munas di Makassar, Rabu malam, 14 November 2019.

Ia memaparkan akan mematangkan organisasi dengan berkonsolidasi dengan pengurus di tingkatan Dekopin Wilayah Provinsi dan Dekopin Daerah se Indonesia dalam waktu dekat. Dia juga akan intens membangun komunikasi pengurus daerah.

"Komunikasi kita saat ini masih lemah dan sangat kurang, kemanfaatan organisasi perlu ditingkatkan. Dekopinwil dan Dekopinda mesti membangun komunikasi dari hati. Saya nanti akan lebih banyak turun ke daerah," katanya.

Mantan Calon Gubernur Sulawesi Selatan ini juga memberikan semangat kepada anggota dengan berencana menginfakkan dananya sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan kantor Dekopin yang selama ini tidak ada yang definitif.

Bahkan Nurdin akan memberikan bantuan operasional melalui dana pribadinya di tingkat Dekopinwil provinsi Rp 10 juta dan Rp 5 juta Dekopinda di kabupaten kota se-Indonesia.

"Bantuan yang akan diberikan secara stimulan bagi Dekopinwil dan Dekopinda. Saya akan keliling mendatangi kantor Dekopinwil dan Dekopinda sebagai bentuk keseriusan membangun organisasi," ujarrnya.

Selain itu, kepengurusan Dekopin kali ini akan merangkul anak muda sebagai bagian dari regenerasi kepengurusan guna mewujudkan masa keemasan Dekopin. Bahkan ia mengancam membekukan Dekopin di daerah yang tidak mengikuti aturan.

"Saya ingin 60 persen anak muda kaum milenial masuk kepengurusan. Kenapa itu masa depan Dekopin. Dan jangan heran bila nanti ada kepengurusan dibekukan bila tidak taat asas dan aturan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan Ketua Harian DPP Golkar pusat ini juga meminta pengurus di daerah untuk membangun komunikasi dengan gubernur maupun bupati wali kota agar organisasi ini bisa mendapat perhatian pemerintah.

"Bangun komunikasi dengan gubernur bupati dan wali kota. Buat surat dan ajukan anggaran, lalu tembuskan ke saya. Saya siap menghubungi gubernur, bupati dan wali kotanya untuk membantu komunikasi," ucapnya.

Mantan Ketua PSSI ini mengemukakan telah berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian hingga Menko Perekonomian telah memberikan jalan buat pemberdayaan koperasi.

Terakhir, Nurdin menekankan Dekopin adalah rumah bersama, dan Dekopin merupakan tempat bagi anggota koperasi. Namun bila ada yang mengganggunya maka dia siap menghadapinya.

"Karena itu, tidak boleh ada yang mengganggu rumah kita, siapapun yang mencoba mengganggu, kita lawan," katanya.

Untuk itu, politisi Golkar senior ini menambahkan agar seluruh anggota koperasi bersabar mengingat Undang-undang tentang Koperasi sementara dibahas di DPR dan rencananya akan disahkan pada April 2020.

"Prolegnas Rancangan Undang-undang koperasi sudah menjadi prioritas pembahasan di DPR, insya Allah April nanti bisa disahkan. Undang-undang ini nantinya menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan anggota koperasi," katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bangun Pariwisata KEK Bira dan Takabonerate, Pemprov Sulsel Gandeng ITDC

3 hari lalu

Seorang wisatawan berjalan di dermaga kayu pulau Tinabo Takabonerate, Selayar, Sulsel, 27 Maret 2015. Pulau Tinabo merupakan pulau kecil, panjang pulaunya sekitar satu setengah kilometer dengan lebar sekitar 500 meter. TEMPO/Iqbal Lubis
Bangun Pariwisata KEK Bira dan Takabonerate, Pemprov Sulsel Gandeng ITDC

Diperkirakan, frekuensi kunjungan kapal pesiar akan meningkat seiring dengan pengembangan kawasan pariwisata dan maritim Bira - Takabonerate.


Bekas Narapidana Korupsi Nurdin Halid Lolos ke Senayan

4 hari lalu

Nurdin Halid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nurdin Halid menjabat sebagai Korbid Pratama di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Bekas Narapidana Korupsi Nurdin Halid Lolos ke Senayan

Nurdin Halid memperoleh suara 70.681 dari total 1.832.524 suara sah di dapil Sulawesi Selatan II.


Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo Menang Telak di Sulsel dan Sulut, Anies Unggul di Sumbar

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024. Berdasarkan rekapitulasi nasional mulai Sabtu, 9 Maret hingga Rabu, 13 Maret 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 18 provinsi di tingkat nasional, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ini menyisakan 19 provinsi lagi dari 38 provinsi yang sudah selesai dihitung. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Rekapitulasi Suara KPU: Prabowo Menang Telak di Sulsel dan Sulut, Anies Unggul di Sumbar

Pasangan Prabowo-Gibran unggul di tiga provinsi, antara lain Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dalam rekapitulasi suara di KPU Kamis 14 Maret


Eks Direksi Perseroda Sulsel Tempuh Jalur Hukum, Buntut Diberhentikan Pj Gubernur Bahtiar

11 hari lalu

Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. ANTARA
Eks Direksi Perseroda Sulsel Tempuh Jalur Hukum, Buntut Diberhentikan Pj Gubernur Bahtiar

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar memberhentikan tiga direksi PT SCI pada Februari lalu, yaitu Rendra Darwis, Ernida Mahmud dan Dedy Irfan Bachri.


BNPB Kirim Bantuan Penanganan Darurat untuk Bencana Banjir dan Longsor di Sulawesi Selatan

17 hari lalu

Tim SAR Gabungan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin, 26 Februari 2024. ANTARA/HO- Dokumentasi Basarnas Makassar
BNPB Kirim Bantuan Penanganan Darurat untuk Bencana Banjir dan Longsor di Sulawesi Selatan

BNPB salurkan bantuan ke Sulawesi Selatan untuk atasi banjir dan longsor darurat.


Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulawesi Selatan

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024. Foto Biro Pers dan Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulawesi Selatan

Peresmian oleh Jokowi itu dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep yang merupakan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).


Jokowi Kunjungan ke Sulawesi Selatan usai Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA. Dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kunjungan ke Sulawesi Selatan usai Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY

Bersama rombongan terbatas, Presiden Jokowi lepas landas menuju Sulawesi Selatan.


Setengah Juta Bibit Pohon Durian Musang King Akan Dibagikan di Daerah Ini

27 hari lalu

Durian Musang King. Istimewa
Setengah Juta Bibit Pohon Durian Musang King Akan Dibagikan di Daerah Ini

Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyatakan akan membuat kawasan khusus durian.


Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

40 hari lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.


Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

40 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.