Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LinkAja Bakal Luncurkan Fitur Syariah Sebelum Akhir Tahun

image-gnews
Linkaja. linkaja.id
Linkaja. linkaja.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara Danu Wicaksana mengatakan akan ada fitur syariah dalam uang elektronik LinkAja. Dia menargetkan fitur itu akan rampung diurus sebelum akhir tahun ini.

Saat ini, fitur syariah LinkAja sedang diurus di Bank Indonesia. "Jadi untuk mempunyai fitur syariah adalah sesuatu yang baru. Belum ada uang elektronik yang punya fitur syariah. Jadi kami harus melewati beberapa tahap," kata Danu di di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Dia mengatakan untuk menghadirkan LinkAja Syariah, sudah melewati tahapan dari dewan pengawas syariah. Tahap kedua, pihaknya juga sudah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI langsung oleh Ma'aruf Amin beberapa waktu lalu.

Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, kata dia, dibutuhkan 45 hari kerja. "Sekitar 45 hari kerja itu selesai kalau tidak salah akhir desember. Semoga sebelum itu ya tapi kita harus menunggu proses di BI," kata dia.

Menurut Danu, saat ini tak ada bedanya antara uang elektronik syariah dan non syariah. Namun ada perbedaan perlakuan antara uang elektronik konvensional dan syariah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Treatment dana pihak ketiga dari pengguna ini yang akan ditangani secara syariah atau konvensional. Jadi aplikasinya hanya satu. Bank Indonesia akan memberi pilihan apakah dana akan dipindahkan sesuai syariah atau tidak," ujarnya.

Karena itu, kata Danu, LinkAja Syariah nantinya akan menempatkan uang di bank syariah. Selain itu tidak ada transaksi cashback dari LinkAja, melainkan dari merchant.

"Perbedaan yang ketiga, produk finansial servisnya itu bukan pinjaman konvensional dengan bunga, tapi pembiayaan dengan akad tertentu misal bagi hasil mudorobah atau yang lain," kata Danu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Permudah Transaksi, Ekonom Sebut Penerapan Rupiah Digital Kerek Pertumbuhan Ekonomi

17 hari lalu

Pegawai tengah menyiapkan uang tunai di cash pooling Bank Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Selain uang tunai, Bank Mandiri juga telah menyiapkan lebih dari 13.000 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memastikan kesiapan platform digital seperti Livin' by Mandiri agar nasabah dapat menikmati liburan nataru ini dengan nyaman. Tempo/Tony Hartawan
Permudah Transaksi, Ekonom Sebut Penerapan Rupiah Digital Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Rencana implementasi rupiah digital diyakini akan mengerek pertumbuhan perekonomian karena mendorong kemudahan bertransaksi.


Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

18 hari lalu

Petugas saat melayani warga yang mengurus persyaratan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan KUA rencananya akan menjadi tempat menikah untuk semua agama, Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.


BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

22 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan
BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

BI memproyeksikan Ekonomi Syariah Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.


Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

22 hari lalu

Bank digital syariah memiliki layanan keuangan digital sesuai prinsip syariah. Berikut ini pengertian, contoh, dan beberapa keuntungannya. Foto: Canva
Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

Kementerian Keuangan menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap kinerja sektor keuangan nasional. Padahal, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.


Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

26 hari lalu

Aksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menabuh drum saat mengiringi Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. Momen tersebut terjadi usai serah terima hibah barang milik negara (BMN) di Kementerian PUPR. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya?


LinkAja Luncurkan Program Penukaran Poin Loyalitas pada Ekosistem BUMN

36 hari lalu

Layanan Syariah LinkAja pada  pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Tempo/Tony Hartawan
LinkAja Luncurkan Program Penukaran Poin Loyalitas pada Ekosistem BUMN

LinkAja meluncurkan program penukaran poin loyalitas (loyalty point exchange) khusus untuk karyawan badan usaha milik negara (BUMN).


Politik Uang di Masa Tenang Ditengarai Lewat Dompet Digital dan Uang Elektronik

36 hari lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Politik Uang di Masa Tenang Ditengarai Lewat Dompet Digital dan Uang Elektronik

Bawaslu menengarai politik uang di masa tenang Pemilu 2024 dilakukan melalui dompet digital dan uang elektronik.


Bawaslu Wanti-wanti Praktik Money Politic lewat Transfer dan Uang Digital di Masa Tenang Kampanye

36 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono saat menjelaskan pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu RI, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Bawaslu Wanti-wanti Praktik Money Politic lewat Transfer dan Uang Digital di Masa Tenang Kampanye

Bawaslu akan melakukan pengawasan yang melibatkan PPATK serta kepolisian.


OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank

41 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini merestui penunjukan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank, bank digital syariah di Indonesia. Penunjukan Bembi menandai tonggak penting perkembangan dan penguatan Hijra Bank dalam mencapai target pada 2024.
OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank

Penunjukan Bembi sebagai Direktur Utama Hijra Bank oleh OJK diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis bank syariah tersebut.


57 Persen Pengguna KRL Pakai Kartu Multri Trip, Bos KAI Commuter: Transaksi Cashless Makin Tinggi

12 Januari 2024

Sejumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek mengantre keluar dari Stasiun KA Jakarta Kota di kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin, 24 April 2023. VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba menyebutkan kepadatan penumpang KRL Jabodetabek sejak H+1 hingga H+2 Lebaran didominasi pengguna musiman yang memanfaatkan waktu liburnya untuk bersilaturahmi dengan kerabat ataupun berwisata ke sejumlah tempat di Jabodetabek, seperti Kota Tua, Monas, Kebun Raya Bogor, dan sejumlah obyek wisata lainnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
57 Persen Pengguna KRL Pakai Kartu Multri Trip, Bos KAI Commuter: Transaksi Cashless Makin Tinggi

Sebanyak 170 juta lebih transaksi atau 57,06 persen penumpang KRL menggunakan kartu multi trip atau KMT.