TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sedang mengkaji kembali dan meminta berbagai masukan mengenai penggunaan alat tangkap cantrang. Hal itu salah satu nelayan dalam Forum Group Discussion di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyarankan agar penggunaan cantrang diperbolehkan lagi.
"Aspirasi cantrang saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang melarang karena merusak lingkungan. Ya kita lihatlah ini akan seperti apa. Saya janji akan ketemu dengan masyarakatnya, mengajak dialog, kita pertemukan dulu," kata Edhy di kantornya, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
Alat tangkap cantrang tersebut sebelumnya dilarang oleh Menteri Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti. Susi yang kala itu sudah meminta masukan dari berbagai kalangan menilai penggunaan cantrang merusak lingkungan.
Edhy saat ini berupaya mendengarkan aspirasi dari para nelayan. Namun, Edhy belum bisa menargetkan kapan hasil keputusan itu akan diumumkan. "Tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil. Kita lihat bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran saya. Dan sebaliknya, saya juga harus mendengarkan. Jadi, tunggu tanggal mainnya teman-teman! Kami tahu bukan tugas yang mudah. Dan kita pasti bisa laksanakan," kata dia.
Edhy juga menegaskan untuk harus segera bergerak cepat. Hal itu karena perizinan pelarangan penggunaan alat cantrang akan berakhir pada Februari 2020. Jika pada akhirnya dilarang kembali, harus memikirkan opsi lain alat penangkapan ikan bagi para nelayan.
"Secepatnyalah. Kita tidak bisa nunggu-nunggu. Perpanjangannya habis bulan Februari, maka harus ada keputusan. Kalau sama sekali tidak ada, harus ada alat gantinya. Misal, di waduk-waduk, juga yang termasuk antusias katanya ada pembatasan," kata dia.
Ia memastikan, bahwa program yang bakal digulirkan selama masa kepemimpinannya harus berpihak terhadap nelayan. "Yang jelas kita tidak ingin program yang dicanangkan itu menyiksa kehidupan para pembudidaya di sektor itu," ujarnya.
