Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edhy Prabowo Siap Perkuat Kerja Sama Perikanan dengan AS

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mempelajari kebijakaan penenggelaman kapal, apakah kapal tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mempelajari kebijakaan penenggelaman kapal, apakah kapal tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Edhy Prabowo bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang telah terjalin antara Indonesia dan AS serta potensi kerja sama yang dapat dikembangkan di masa mendatang.

Edhy mengatakan KKP berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia, baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satunya kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya. Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” ujar Edhy dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2019.

Turut hadir bersama Dubes Joseph, Wakil Dubes AS Heather Variava dan Economic, Environment, and Science Officer Beney Lee. Sementara Menteri Edhy didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono, serta Direktur Perbenihan Coco Kokarkin.

Mengawali pertemuan keduanya, Dubes Joseph menyampaikan selamat atas dilantiknya Menteri Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Dubes Joseph menuturkan, selama ini kerja sama sektor kelautan dan perikanan kedua negara telah terjalin baik. Kerja sama tersebut di antaranya pelatihan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan KKP dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, Marine Biodiversity and Sustainable Fisheries Program (MBFSP) KKP-USAID, dan Maritime Domain Awareness (MDA).

Selain itu, Dubes Joseph memberitahukan bahwa AS telah menerapkan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) untuk menjamin ketertelusuran produk perikanan yang masuk ke AS. “Dalam implementasi SIMP ini, kami (AS) juga telah memberikan asistensi kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi persayaratan yang diterapkan,” tuturnya.

Sementara di bidang investasi, Dubes Joseph bercerita bahwa salah satu perusahaan AS, Forever Oceans Corporations (FOC), telah mempunyai kerja sama dengan Pemda Sulawesi Utara untuk mengembangkan budidaya lepas pantai. Adapun komoditas yang dibudidayakan yaitu ikan Amberjack untuk diekspor ke AS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, Dubes Joseph juga memiliki permintaan menarik pada pertemuan tersebut terkait kapal perang AS, USS Houston yang tenggelam di perairan Banten. Menurutnya kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut AS sehingga memiliki arti penting bagi sejarah AS.

“Jika berkenan, kami berharap KKP dapat menetapkan kawasan tenggelamnya kapal USS Houston sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Ini memiliki makna besar bagi kami. Jika diperkenankan, kami siap membantu pengelolaan kawasan konservasi maritim tersebut dan memberikan pelatihan (capacity building) bagi pengelola serta memberikan bantuan sosial bagi warga sekitar kawasan,” ucapnya.

Menteri Edhy mengatakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan dan fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia. Terkait hal tersebut, dirinya tidak menutup kemungkinan kerja sama kedua negara.

Edhy juga menyampaikan apresiasi yang besar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan AS khususnya di sektor kelautan dan perikanan. “Semoga persahabatan dan kerja sama yang baik Indonesia dan AS dapat terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Adapun terkait permintaan untuk menjadikan lokasi tenggelamnya USS Houston sebagai kawasan konservasi maritim, Menteri Edhy menyebut pada prinsipnya mendukung hal tersebut. “Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” kata dia.

HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

5 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

7 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

11 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.


KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

11 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

KKP memastikan stok ikan untuk Ramadan dan Lebaran 2024 tercukupi.


KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

11 hari lalu

KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut menjadi cara praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut


Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

12 hari lalu

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap menyokong kebutuhan ikan untuk program makan siang gratis jika benar direalisasikan.


Waspadai Naiknya Suhu Air Laut, KKP Kaji Fenomena Pemutihan Karang

13 hari lalu

Waspadai Naiknya Suhu Air Laut, KKP Kaji Fenomena Pemutihan Karang

Ditjen PKRL sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam konservasi laut, perlu memberikan atensi khusus dan melakukan aksi cepat menanggapi fenomena pemutihan karang


Top 3 Tekno: RPP Mangrove di Antara KKP dan KLHK

22 hari lalu

KKP Rehabilitasi 6 Kawasan Mangrove
Top 3 Tekno: RPP Mangrove di Antara KKP dan KLHK

Selain RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, soal gempa dan tornado Rancaekek juga mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

22 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.