TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara sekaligus pemegang saham Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra menilai kisruh kerja sama antara kliennya dan Garuda Indonesia disebabkan oleh ketidakjelasan perjanjian awal yang dibuat lebih dari setahun yang lalu.
"Sehingga terjadi saling menyalahkan," ujar Yusril di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Akibat sengkarut itu, pemerintah pun akhirnya memfasilitasi pertemuan antara dua belah pihak. Inti dari pertemuan itu, kata Yusril, adalah adanya perjanjian sementara yang akan memperpanjang kerja sama antara Garuda dan Sriwijaya selama tiga bulan ke depan. Sehingga pelayanan dapat perjalan seperti biasa.
Seiring dengan itu, dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, Yusril mengatakan akan ada revisi dari perjanjian kerja sama tersebut. "Tentu saya akan bertanya juga, akan bertanya kepada pemegang saham mayoritas Sriwijaya apakah akan menerima proposal ini, meneruskan kerja sama ini, atau malah akan menghentikannya sama sekali, itu nanti akan diputuskan segera dalam sehari dua hari ini," tutur Yusril.
Sebelumnya, Yusril mengatakan salah satu hal yang memicu perselisihan dari Sriwijaya adalah lantaran kerja sama itu dinilai tidak efisien. "Sriwijaya merasa dominasi Garuda terlalu jauh intervensinya, sehingga menurut persepsi Sriwijaya kerjasama uang sebenarnya untuk meningkatkan kapabilitas membayar utang kepada beberapa BUMN malah tidak efisien," ujar Yusril.
Misalnya saja, setelah kerja sama diteken, Sriwijaya kini mesti melakukan perawatan di Garuda Maintenance Facility. Padahal, sebelumnya kerjaan itu bisa dilakukan sendiri. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan pun lebih mahal. Belum lagi kebijakan untuk menampung kru yang sebelumnya di asrama ke hotel. "Menurut persepsi Sriwijaya, utang bukannya berkurang malah membengkak selama dimanage oleh Garuda," kata Yusril.
Perkara makin memanas ketika perjanjian kerja sama operasi diubah menjadi perjanjian kerja sama manajemen. Dengan perjanjian KSM, Yusril mengatakan Garuda secara sepihak menerapkan management fee 50 persen dan profit sharing 65 persen dari Garuda. Besaran itu dihitung dari pendapatan kotor perusahaan. Akibatnya, perusahaan pun terancam ambruk. "Jadi ini sebenarnya mau menyelamatkan Sriwijaya atau malah menghancurkan Sriwijaya."
Kalau revisi telah selesai dilakukan, Yusril mengatakan bakal ada pergantian direksi. Sehingga tidak ada lagi konflik kepentingan seperti yang belakangan ini terjadi. Sebab, ia menilai akan sangat sulit jika Direksi Garuda mengatur Sriwijaya. Pasalnya, selama ini telah ada konflik kepentingan dan dua perseroan memang sama-sama ingin untung.
"Tapi ada proposal juga yang harus dipertimbangkan kalau memang itu kerja sama operasi atau managemen, itu harus diatur legalnya sangat rigid sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antara manajemen yang berasal dari Garuda tetapi masuk ke Sriwijaya," ujar dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan evaluasi atas hubungan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
"Dengan dasar itu kami akan mengambil keputusan dan menetapkan ketentuan yang akan diberlakukan," ujar Budi. Evaluasi tersebut, tutur dia, akan dilakukan selama satu minggu kedepan.
Adapun pelibatan BPKP dalam evaluasi hubungan kerjasama tersebut, tutur dia, adalah lantaran adanya valuasi tertentu yang mesti dilakukan. Sementara, valuasi itu adalah wewenang BPKP untuk menetapkan. "Mulai dari saham, restrukturisasi, dan sebagainya."
Selepas Rapat, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dan VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan bungkam. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan wartawan soal kerja sama dengan Sriwijaya Air.
CAESAR AKBAR
