TEMPO.CO, Bangkok - Acting Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Alice Wells, menyampaikan sikap negaranya terhadap kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Cina dalam proyek jalur sutera. Proyek jalur sutera milik Cina itu bernama Belt and Road Initiative (BRI) atau yang sebelumnya bernama One Belt One Road Initiative (OBOR).
“Pertanyaannya, pengembangan infrastruktur seperti apakah yang akan dilakukan?” kata Alice dalam konferensi pers di tengah ajang Indo-Pacific Business Forum di Bangkok, Thailand, Senin, 4 November 2019.
Saat ini, Indonesia memang telah terang-terangan menyatakan terlibat dalam proyek milik Cina senilai lebih dari US$ 91 miliar atau Rp 1.288 triliun ini. Sebab, pemerintah yakin 20 kerja sama dalam proyek ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Sementara bagi Cina, proyek ini penting untuk membuka keran konektivitas dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutera maritim.
Sejumlah proyek akan dijalankan di berbagai tempat. Di antaranya kerja sama di Kuala Tanjung, Kawasan Industri Sei Mangkei dan Bandara Internasional Kualanamu di Sumatera Utara. Kemudian ada juga pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara; pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan; dan Kura-Kura Island di Bali.
“Tahap pertama hampir selesai dengan nilai proyek beberapa miliar dolar AS yang akan ditandatangani pada waktunya dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Kamis malam, 21 Maret 2019.
Alice mengatakan bahwa negara seperti Indonesia harus memperhatikan bahwa pengembangan infrastruktur yang dilakukan jangan sampai menghadirkan sejumlah dampak buruk, seperti polusi maupun memperburuk hubungan ketenagakerjaan. Standar pembangunan infrastruktur ini, harus diterapkan oleh seluruh negara G20. Indonesia adalah satu dari 20 negara yang terlibat di dalamnya.
Menurut Alice, standar dalam pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dipromosikan oleh G20, tapi juga oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Lembaga yang didirikan sendiri oleh Cina ini, kata Alice, juga mempromosikan standar tersebut.
Selain masalah standar ini, Alice juga mengingatkan hal lain seperti, apakah pembangunan tersebut memiliki nilai proyek yang layak, apakah meningkatkan kualitas lingkungan, dan apakah kemampuan untuk membayar pinjaman ke Cina cukup. “Tapi kamu tidak meminta negara lain untuk memilih antara Amerika atau negara lain (sebagai mitra),” kata dia.
Akan tetapi, Alice mengatakan bahwa Amerika memiliki kemampuan yang lebih terkait pembangunan infrastruktur, yang tentunya sesuai dengan standar G20. Amerika ingin menyampaikan pesan bahwa selain Cina, masih ada opsi kerja sama dengan negara lain, termasuk negaranya. “Yang menawarkan negara anda pilihan terhadap pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi,” kata dia.
