Langkah Awal Suryo Utomo Sebagai Dirjen Pajak Baru

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rohaniawan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 1 November 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Rohaniawan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 1 November 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan langkah pertama yang bakal diambil di awal masa jabatannya adalah melakukan konsolidasi. "Kami konsolidasi dulu lah kira-kira akan seperti apa," ujar dia selepas pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

    Suryo mengatakan akan tetap melanjutkan pekerjaan dari periode Direktur Jenderal Pajak sebelumnya. Namun, ia juga akan memetakan kembali untuk melihat kebijakan atau langkah-langkah apa saja yang bisa dipercepat.

    Di samping itu, Suryo mengatakan pekerjaan yang mesti dilakukan dalam waktu dekat juga adalah menjaga dan menggenjot target-target sektor pajak hingga akhir 2019. "Itu yang di depan mata, action dan effort lah akan kami lakukan."

    Selain itu, Suryo juga akan memacu perampungan RUU Omnibus Law pajak. Saat ini, kemajuan perancangan beleid tersebut, menurut dia, masih ada harmonisasi sehingga ada hal yang perlu ditulis ulang lagi. Ia berharap diskusi dan harmonisasi itu bisa segera rampung sebelum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Insya Allah (selesai tahun depan), kan kami harapkan itu kalau tidak ada masalah bisa selesai cepat," ujar Suryo.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal Pajak baru, Suryo Utomo, untuk menyelesaikan berbagai tugas yang belum diselesaikan pendahulunya, Robert Pakpahan.

    "Pak Suryo di Direktorat Jenderal Pajak saya harapkan untuk meneruskan seluruh reformasi fundamental di Ditjen Pajak yang telah dilaksanakan selama ini di bawah kepemimpinan Robert Pakpahan," ujar Sri Mulyani saat berpidato dalam pelantikan tersebut.

    Salah satu hal penting yang mesti diselesaikan, ujar Sri Mulyani adalah pembentukan core tax system Indonesia. Sistem tersebut diperlukan untuk menopang bekerjanya Direktorat Jenderal Pajak sehingga mampu memaksimumkan seluruh peluang guna mencapai kepentingan negara dan melayani masyarakat secara akurat, efisien dan penuh kepastian.

    Tugas tersebut menjadi salah satu dari setumpuk pekerjaan yang menanti Suryo di posisi barunya. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan Suryo agar tetap memperhatikan iklim investasi dalam mengejar penerimaan negara.

    "Karena itu adalah titipan yang diberikan langsung oleh Presiden kepada pak Suryo dan melalui saya agar Dirjen pajak mampu tetap menjaga momentum penerimaan negara namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi, suatu kombinasi tujuan yang berat dan tidak mudah," ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menilai tugas yang diemban Suryo pada jabatan barunya ini sangat berat. Sebab, sekitar 70 persen penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memang berasal dari sektor pajak.

    Selain soal penerimaan, Sri Mulyani ingin Suryo meneruskan reformasi bidang sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak. Ia ingin kompetensi nantinya tidak hanya dimiliki oleh level direktur dan direktur jenderal, namun juga pada tataran pelaksana hingga pemeriksa.

    "Harapannya kompetensi dan profesionalitas serta integritas dari ujung atas hingga ujung, di hulu dan hilir, di bawah semuanya seragam," tutur bekas Direktur Bank Dunia itu.

    Di samping itu, Suryo juga diminta terus menata organisasi Ditjen Pajak dan mengelola pelbagai data baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, Sri Mulyani berharap organisasi dan tata kelola Ditjen Pajak semakin bisa mengelola dan memanfaatkan data-data tersebut untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.