TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta untuk masuk di bisnis jalan tol, yang sebelumnya didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara(BUMN) sektor kontruksi.
"Kalau kita punya target 2.500 kilometer saja, dengan pemain yang ada saat ini belum cukup mencapainya. We need the new player. Kami sangat berharap adanya pemain baru," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit saat diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Pemerintah menargetkan ada tambahan 2.500 km jalan tol lagi hingga 2024 mendatang. Sehingga, ada sekitar 4.700 hingga 5.200 km jalan tol lagi yang akan beroperasi selama lima tahun ke depan.
Danang mengungkapkan, munculnya pemain swasta baru bukanlah ancaman buat pemain lama. Justru, menurut dia, senior yang telah bermain di sektor konstruksi sangat membutuhkan pengusaha lain untuk kerja sama.
Skema kolaborasi, kata Danang, tidak melulu soal kerja sama pembiayaan atau tentang pendanaan. Akan tetapi bisa juga dari sisi transfer teknologi, karena dalam lima tahun ke depan jalan tol yang dibangun memiliki tantangan untuk direalisasikan. "Ini bukan soal uang, tapi knowledge teknologi kemudian teman teman merancang sistem kontrak yang bagus kita juga butuhkan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, pihaknya sebagai pengusaha membutuhkan kebijakan dari pemerintah yang membuat bisnis jalan tol ini menarik para investor.
"Pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi agar pihak swasta tertarik dan mau berinvestasi di proyek pembangunan jalan tol,” kata Erwin pada kesempatan yang sama.
Meski begitu Erwin juga menyambut baik program prioritas Presiden Jokowi pada periode kedua ini, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berfokus menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi. Dengan demikian, pembangunan jalan tol itu mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
