TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk kabinet periode 2019-2024 atau Kabinet Indonesia Maju.
Terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Mendikbud ini tentu mengejutkan banyak pihak. Jelas saja, selama ini Nadiem dikenal sebagai pengusaha yang mendirikan perusahaan rintisan (startup) GoJek yang berangkat dari layanan transportasi berbasis daring atau ride sharing.
Sebelumnya menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju itu malah digadang-gadang akan mengisi kursi menteri yang terkait dengan latar belakangnya sebagai pendiri GoJek. Adapun kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Ekonomi Digital yang sebelumnya dikabarkan akan hadir di kabinet jilid kedua Presiden Jokowi.
Ditemui usai acara serah terima jabatan di Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019 Nadiem Makarim mengaku masih perlu banyak belajar mengenai pendidikan dari seluruh jajaran Kemendikbud. Selain itu, dia juga menyebut masih perlu mempelajari bagaimana birokrasi yang ada di Tanah Air.
"Saya masih harus belajar banyak, rencana 100 hari saya kedepan ya duduk dan mendengar penjelasan dari seluruh jajaran di Kemendikbud dan pakar-pakar yang ahli di bidang ini (pendidikan)," kata Nadiem Makarim.
Kemudian bagaimana dengan pekerjaan rumah yang dititipkan oleh Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?
Nadiem Makarim mengaku siap untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tersebut setelah dirinya mempelajari bagaimana dunia pendidikan di Indonesia. Dia menyebut tak akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari hal tersebut.
"Saya bukan guru, tapi saya adalah murid yang baik, yang mampu belajar dan memahami dengan cepat," ujarnya.
Setidaknya ada 4 pekerjaan rumah yang dititipkan kepada Nadiem Makarim oleh Muhadjir. Empat program tersebut antara lain program penguatan pendidikan karakter di sekolah, percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), melanjutkan revitalisasi sekolah, dan memperluas zonasi sekolah.
Terkait dengan KIP, pemerintah diketahui telah menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar sejak 2014 sebanyak Rp45,2 triliun kepada 18,9 juta siswa dari keluarga pra-sejahtera atau tidak mampu.
Kemudian untuk program penguatan pendidikan karakter yang dicetuskan pada pertengahan 2016, terdapat lima nilai yakni religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian.
Sebagai upaya revitalisasi, Kemendikbud diketahui telah membuat sebanyak 2.580 zona pendidikan dengan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pendidikan, mulai peningkatan kualitas pendidikan, kualitas guru hingga pemerataan distribusi guru berbasiskan zonasi.
Selain itu, Kemendikbud juga telah melakukan kerja sama dengan dunia industri sebagai bagian dari revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
