Faisal Basri Kritik Pidato Jokowi yang Tak Singgung Korupsi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato awal masa jabatan dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gestur Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato awal masa jabatan dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tempo.Co, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sama sekali tidak mencantumkan kata korupsi  Sebaliknya, kata Faisal, pidato Jokowi justru menyinggung soal pemberian karpet merah bagi bisnis untuk mendapatkan berbagai kemudahan.

    "Saya cukup yakin pidato kemarin tidak dibikin Kantor Staf Presiden (KSP), Staf Khusus Bidang Ekonomi,” kata dia Faisal  dalam acara peluncuran buku terbarunya bersama Haris Munandar yang berjudul “Menuju Indonesia Emas” di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.

    Jokowi membaca pidato pelantikan pada di Gedung MPR 20 Oktober 2019. Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada satu kalimat atau paragraf pun yang membahas soal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Pidato Jokowi hanya berfokus kepada pembangunan ekonomi.

    Dalam acara ini, Faisal juga melancarkan kritik terhadap oligarki politik yang selama ini ada di sekitar Jokowi. Meski tak menyebut secara spesifik, Faisal menyebut oligarki politik ini berasal dari politisi dan pebisnis yang mendekat ke penguasa. Mereka lalu membuat Jokowi tampak seperti otoriter dengan mengabaikan suara publik, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi ini.

    Ia mencontohkan bagaimana saat ini publik terus mendesak Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK atau Perpu KPK. Sikap ini berlawanan dengan keinginan partai politik koalisi pendukung Jokowi yang tetap ingin Revisi UU KPK berlaku.

    Hingga saat ini, Jokowi belum kunjung menyampaikan sikap terbaru, apakah akan menerbitkan Perpu KPK atau tidak. Di saat yang bersamaan, kata Faisal, sejumlah akademisi yang mendesak penerbitan Perpu mendapatkan represi dari sejumlah pihak.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.