Krisis Keuangan, PBB Pangkas Jumlah Karyawan dan Hemat Listrik

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil sejumlah langkah penghematan untuk menyiasati pengetatan keuangan paling parah dalam beberapa tahun terakhir yang dihadapi oleh organisasi global tersebut. Hal ini diumumkan oleh penyusun anggaran PBB pada Jumat pekan lalu.

Sejumlah langkah itu meliputi peniadaan perekrutan baru tenaga kerja, pertemuan di luar jam kerja atau perhelatan acara hingga larut malam di kantor pusat PBB, New York. Selain itu, tidak ada lagi perjalanan opsional. Bahkan, tidak ada anggaran untuk perabotan baru atau pergantian komputer, kecuali memang kebutuhan yang mendesak.

Dilansir melalui The New York Times, penggunaan penghangat dan pendingin ruangan akan dibatasi pada pukul 18:00 dan 8:00. Pembatasan ini diperkirakan akan menyebabkan keterlambatan pengerjaan dokumen, lebih sedikit tulisan dalam versi terjemahan, dan tidak ada lagi barang gratisan, seperti air mineral, selama konferensi.

Bahkan, pada gedung sekretariat bertingkat 39 ini, sejumlah eskalator dan air mancur yang ada di luar gedung tidak lagi beroperasi. PBB selama ini bekerja dengan dana keanggotaan yang ditagih kepada 193 negara anggota setiap tahun.

"Ini bukan krisis anggaran, melainkan krisis cashflow. PBB bergantung pada kedispilinan negara anggota dalam memenuhi kewajiban mereka," ujar sekretaris jenderal untuk urusan strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan, Catherine Pollard dalam konferensi pers, dikutip melalui The New York Times, Ahad, 13 Oktober 2019.






Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 26 November 2022 antara lain respons BRI atas nasabah yang menyebut kehilangan dana tabungan.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Konsumsi Listrik RI 1.169 kWh per Kapita, ESDM: Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

1 hari lalu

Konsumsi Listrik RI 1.169 kWh per Kapita, ESDM: Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menilai konsumsi listrik di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

2 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.


PLN: Konsumsi Listrik di Indonesia Rendah, di Bawah Rata-rata Asia Tenggara

2 hari lalu

PLN: Konsumsi Listrik di Indonesia Rendah, di Bawah Rata-rata Asia Tenggara

EVP Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero), Muhammad Munif Budiman menilai konsumsi konsumsi energi listrik Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.


Ragam Penyebab Startup Gagal

2 hari lalu

Ragam Penyebab Startup Gagal

Ada beberapa kesalahan pengusaha saat memulai usaha yang membuat bisnis startup-nya kandas di tengah jalan, contohnya seperti berikut ini.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

2 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Setelah Bebaskan Akun Trump, Elon Musk Bikin Polling Amnesti Umum

3 hari lalu

Setelah Bebaskan Akun Trump, Elon Musk Bikin Polling Amnesti Umum

Polling-polling yang dibuat Elon Musk ini bertolak belakang dengan janjinya tak lama setelah mengakuisisi Twitter soal Dewan Moderasi.