Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Sikap Susi Pudjiastuti dan Luhut Soal Reklamasi Teluk Benoa

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/TEMPO/M. Taufan Rengganis dan TEMPO/Faisal Akbar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/TEMPO/M. Taufan Rengganis dan TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPerbedaan sikap antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali terjadi. Kali ini, keduanya bersilang sikap soal reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Kemarin, Luhut mengatakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang wilayah konservasi maritim di Teluk Benoa tak bisa serta merta membatalkan rencana proyek reklamasi di sana. Padahal, Keputusan Menteri Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa yang diteken Susi pada 4 Oktober 2019, tidak memperbolehkan adanya kegiatan reklamasi di wilayah tersebut.

Menjelaskan isi Surat Keputusan Menteri tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti mengatakan proyek reklamasi yang bisa dilanjutkan adalah yang berada di luar Kawasan Konservasi Maritim tersebut. Misalnya, proyek Reklamasi Pelabuhan Benoa oleh Pelindo III.

"Sebentar, yang jalan terus yang mana? Kalau Pelindo itu di wilayah pelabuhan. Itu menggunakan aturan Kemenhub yang masuk DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan)," ujar Brahmantya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 tahun 2019, sekitar 1.243,41 hektare perairan Teluk Benoa memang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim di Perairan Provinsi Bali. Beleid tersebut menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.

"Itu diharapkan bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah Bali untuk melakukan kegiatan agama, kegiatan budaya, dan lainnya, di situ kan titik-titik sucinya banyak," ujar Brahmantya.

Berdasarkan beleid yang sama kawasan tersebut meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter , Sikut Bali atau telung tampak ngandang, dan zona pemanfaatan terbatas. Ketika itu sudah ditetapkan, ia mengatakan hal-hal yang tidak masuk di dalam peruntukan kawasan konservasi tidak bisa dilakukan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Mandiri Kucurkan Modal Rp 66 Miliar untuk Pembangunan Dua Kapal AL

3 hari lalu

Karyawan Bank Mandiri mengenakan pakaian adat kebaya menghitung uang saat melayani nasabah di salah satu kantor cabang di Jatinegara, Jakarta, Selasa 21 April 2020. Penggunaan pakaian adat ini dalam rangka memperingati Hari Kartini yang dilakukan karyawan Bank Mandiri di tengah kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Bank Mandiri Kucurkan Modal Rp 66 Miliar untuk Pembangunan Dua Kapal AL

Bank Mandiri menyalurkan kredit modal kerja untuk pembuatan dua Kapal AL senilai Rp 66 miliar.


Segini Gaji dan Tunjangan KSAD Baru Jenderal Maruli Simanjuntak Menantu Luhut

8 hari lalu

Letjen TNI Maruli Simanjuntak saat dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023.  TEMPO/Subekti.
Segini Gaji dan Tunjangan KSAD Baru Jenderal Maruli Simanjuntak Menantu Luhut

Jokowi melantik Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai KSAD pada Rabu, 29 November 2023. Berapa gaji dan tunjangan yang bakal diterima Maruli?


Kekayaan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Menantu Luhut Capai Rp 52,8 miliar

9 hari lalu

Maruli Simanjuntak. Foto: Dok Dispenad
Kekayaan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Menantu Luhut Capai Rp 52,8 miliar

Maruli Simanjuntak memiliki 13 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Buleleng, dan Rote Ndao.


Menhub Budi Karya Pamer Kontribusi RI bagi Sektor Maritim Global di Sidang IMO

9 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menhub Budi Karya Pamer Kontribusi RI bagi Sektor Maritim Global di Sidang IMO

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah kontribusi penting yang diberikan Indonesia, bagi keberlanjutan sektor maritime global di Sidang Majelis IMO ke-33 di London, Inggris.


Luhut Dijenguk Puan, Bahas Peluang Ekonomi Penyimpanan Karbon, Pemilu hingga Metode Gasing

9 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) di tengah masa pemulihan kesehatannya, di Singapura, Selasa, 28 Desember 2023. (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Luhut Dijenguk Puan, Bahas Peluang Ekonomi Penyimpanan Karbon, Pemilu hingga Metode Gasing

Ketua DPR Puan Maharani menjenguk Menteri Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura, pada Selasa, 28 November 2023. Apa saja yang dibahas?


Ganjar Dinilai Capres Paling Peduli pada Sektor Maritim Versi Lembaga ASI, Bagaimana Anies dan Prabowo?

14 hari lalu

Tiga bakal calon presiden Prabowo Subianto (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Ganjar Dinilai Capres Paling Peduli pada Sektor Maritim Versi Lembaga ASI, Bagaimana Anies dan Prabowo?

Ganjar Pranowo dinilai paling peduli, mampu mengelola dan paling berkontribusi pada sektor maritim versi Lembaga ASI. Apa alasannya?


Viral Menu PMT Kota Depok , Wali Kota Idris: Bukan Pakar Gizi Jangan Ngomong

14 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Viral Menu PMT Kota Depok , Wali Kota Idris: Bukan Pakar Gizi Jangan Ngomong

Wali Kota Mohammad Idris 'serang balik' mereka semua yang pernah mengkritik Program PMT Dinas Kesehatan Depok.


ASI Rilis Survei Persepsi Publik terhadap Visi Maritim Capres 2024, Bagaimana Hasilnya?

15 hari lalu

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an dalam acara Rilis Survei Nasional 'Persepsi Publik Terhadap Visi Maritim Capres 2024' Arus Survei Indonesia di Hotel Sofyan Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
ASI Rilis Survei Persepsi Publik terhadap Visi Maritim Capres 2024, Bagaimana Hasilnya?

Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei bertema 'Persepsi Publik terhadap Visi Maritim Capres 2024'. Bagaimana hasilnya?


Soal Ajakan Susi Pudjiastuti Masuk TKN Prabowo-Gibran, Gerindra: Tinggal Tunggu Waktu

17 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kanan) dan Pangeran Khairul Saleh (kiri) saat memimpin uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh orang calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Ajakan Susi Pudjiastuti Masuk TKN Prabowo-Gibran, Gerindra: Tinggal Tunggu Waktu

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bergabungnya Susi Pudjiastuti di TKN Prabowo-Gibran tinggal tunggu waktu


DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

21 hari lalu

Rapat Kerja Komisi D DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Depok membahas permasalahan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menekan angka stunting di ruang paripurna DPRD Kota Depok, Jumat 17 November 2023. Program PMT Lokal Kota Depok viral dan menuai kritik yang luas. TEMPO/Ricky Juliansyah
DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

Komisi D DPRD Kota Depok mencecar Dinas Kesehatan Kota Depok terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tengah menjadi sorotan publik.