Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daya Saing Indonesia Merosot 5 Peringkat, Indef: Karena Mutu SDM

image-gnews
(Kiri-kanan) Direktur Wilayah I Badan Koordinasi Penanaman Modal Agus Joko Saptono, Peneliti Indef Aryo Dharma Pahla (kemeja hijau) dan Peneliti Indef Zulfikar Rakhmat dalam diskusi publik bertajuk Tantangan Mendorong Pertumbuhan dan Menarik Investasi di Tahun Politik di Jakarta Selatan, Kamis 7 Februari 2019. Tempo/Dias Prasongko
(Kiri-kanan) Direktur Wilayah I Badan Koordinasi Penanaman Modal Agus Joko Saptono, Peneliti Indef Aryo Dharma Pahla (kemeja hijau) dan Peneliti Indef Zulfikar Rakhmat dalam diskusi publik bertajuk Tantangan Mendorong Pertumbuhan dan Menarik Investasi di Tahun Politik di Jakarta Selatan, Kamis 7 Februari 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Centre of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda mengatakan ada dua persoalan yang menjadi sebab rangking daya saing Indonesia melorot 5 peringkat dalam laporan World Economics Forum. Pertama, adalah soal kesiapan Sumber Daya Manusia atau SDM.

"Faktor kesiapan SDM yang paling utama dimana kualitas SDM Indonesia masih belum bisa bersaing dengan negara lain," kata Huda ketika dihubungi Tempo, Sabtu 12 Oktober 2019.

Sebelumnya, WEF merilis laporan berjudul Global Competitiveness Report 2019. Laporan itu mencatat bahwa daya saing Indonesia melorot 5 peringkat ke posisi 50 padahal sebelumnya berada di posisi 45. Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau lebih rendah 0,3 poin dibandingkan pada 2018.

Dalam laporan itu, skor terburuk Indonesia dicatat dari sisi innovation capability (kapasitas inovasi) yang hanya 37,7 dari skor tertinggi 100. Terburuk kedua adalah terkit ICT adoption (penggunaan teknologi), yang disusul labor market (pasar tenaga bekerja), institutions dan terakhir product market (daya saing produk di pasar).

Huda mencontohkan kesiapan Indonesia dari segi SDM bisa terlihat salah satunya lewat peringkat Programme for International Student Assesment (PISA) yang digagas oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Dari PISA terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju.

Adapun, program yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini bertujuan untuk memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. PISA diperuntukkan bagi siswa berusia 15 tahun guna mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara. 

Data terakhir pada 2015 menunjukkan, bahwa skor PISA Indonesia mencapai 403. Sedangkan, OECD memiliki standar rata-rata internasional mencapai skor 500.

Selanjutnya, yang kedua, Huda juga menunjuk penerapan insentif untuk mendorong inovasi juga terlambat. Salah satunya terkait pemberian super deduction tax (pembebasan pajak berganda) bagi program Research and Development (R&D) yang dilakukan oleh perusahaan.

"Penerapan super deduction tax baru akan dimulai pada akhir tahun 2019. Padahal insentif ini penting untuk menstimulus inovasi serta R&D," ujar Huda.

Karena itu, menurut Huda, pemerintah perlu segera melaksakan program membangun Indonesia melalui pendidikan. Baik melalui vokasional maupun program lainnya.

Selain itu, Huda berharap pelaksanaan program super deduction tax harus benar-benar bisa diimplementasikan. Hal ini, demi memberikan stimulus bagi adanya inovasi dan juga R&D  yang ada di Indonesia.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

4 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

5 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

5 hari lalu

Seorang pembeli memilih buah Manggis yang dijajakan masyarakat di jalan nasional menuju Banda Aceh, di kawasan Meureudu, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, Aceh. Selasa (10/7). ANTARA/Rahmad
Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

19 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

35 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


Lion Air Incar Rp 7 T Dana IPO? Rusdi Kirana: Kekecilan, Mendingan Sendiri

35 hari lalu

Pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana saat meninjau Batam Aero Technic, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Lion Air Incar Rp 7 T Dana IPO? Rusdi Kirana: Kekecilan, Mendingan Sendiri

Pendiri sekaligus pemilik Lion Air Rusdi Kirana menanggapi kabar soal rencana perusahaannya yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO).


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

36 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

36 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

37 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

37 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.