TEMPO.CO, Lamongan-Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan 20.975 nelayan bisa ikut asuransi. Sedangkan sekarang ini baru 500 nelayan di Lamongan yang terdaftar di program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jatim Andrey J. Tuamelly, mengatakan programnya merupakan upaya memberi perlindungan kepada setiap pekerja. Yaitu memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan hingga mengalami kematian saat bekerja.
“Dengan premi Rp 16.800 per bulan, sudah bisa memberi santunan ke nelayan yang mengalami kecelakaan maupun kematian dalam mencari nafkah,” ujarnya di acara peluncuran Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Kranji Kecamatan Paciran, Lamongan, Jumat, 4 Oktober 2019.
Sementara itu, Bupati Lamongan Fadeli mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dengan profesi nelayan yang memiliki resiko mengalami kecelakaan, jaminan dari asuransi bisa sangat membantu. Dia berharap Pemdes Kranji terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)nya. “Desa Kranji merupakan desa maju. Pasar desanya terus dikembangkan dan menjadi besar. Wisata desa juga terus dikembangkan,” katanya.
Menurut Bupati Fadeli, ketika BUMDes semakin berkembang, bisa membantu masyarakat Desa Kranji membayarkan premi asuransinya. Masyarakat Desa Kranji saat ini sedang mengembangkan Wisata Air Panas Brumbun yang memiliki potensi mengembangkan BUMDes.
Selama ini nelayan di Kabupaten Lamongan tersebar di Kecamatan Paciran dan Brondong. Mereka berdomisili di sejumlah perkampungan nelayan di sepanjang pesisir pantai utara sekitar 35 kilometer. Mulai dari perbatasan Tuban dengan Lamongan dan perbatasan Lamongan dengan Gresik.
Di jalur pesisir pantai utara (dikenal jalan Daendles), terdapat dua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berlokasi di Kecamatan Brondong dan Paciran. Di dua TPI itu menjadi pusat ikan yang mensuplai kebutuhan ikan di Bojonegoro, Kota Lamongan hingga ke Blora, Jawa Tengah.
