Banyak Terjerat OTT KPK, Sri Mulyani Minta Dirut BUMN Bersikap Profesional

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memimpin apel luar biasa peringatan hari Bea Cukai ke-73, di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa (02/10).

    Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati memimpin apel luar biasa peringatan hari Bea Cukai ke-73, di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa (02/10).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki sikap integritas yang tinggi dalam mengelola perusahaan milik negara. Hal ini penting, apalagi pengelolaan BUMN adalah bagian dari aset negara dan tak lepas dari pengelolaan keuangan negara.

    Apalagi, saat ini volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN terus meningkat sejalan dengan kapasitas perekonomian yang semakin meningkat. Tentunya, hal ini membutuhkan tata pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

    "Kami berharap bahwa seluruh profesional, pengelolanya makin meningkatkan sikap integritas bukan makin tergoda terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset atau kekayaan atau kekuasaan. Itu bukan uang kita, itu uang rakyat," kata Sri Mulyani ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2019.

    Karena itu, menurut Sri Mulyani, perusahaan-perusahaan BUMN perlu meningkatkan kontrol internal. Dalam hal ini, adanya mekanisme sistem yang bisa mendeteksi jika terjadi adanya penyimpangan. Dalam konteks kementerian, hal itu bisa mulai dilakukan dengan meningkatkan peran Inspektur Jenderal (Irjen).

    Dalam konteks korporasi termasuk BUMN, mekanisme serupa seharusnya juga bisa ditiru dan dilakukan. Peningkatan kepatuhan terhadap sikap integritas selayaknya menjadi bagian dari mekanisme atau tata kelola sebuah korporasi, tak terkecuali BUMN.

    Bendahara Negara ini menilai, perbaikan tata kelola tersebut seharusnya juga bukan menjadi persoalan yang dianggap sekali jadi, namun berkelanjutan. Apalagi jika sudah terjadi kasus bakal menimbulkan beban bagi citra perusahaan maupun institusi yang telah ada.

    "Ini kan merupakan reputasi yang berat, buat mereka yang jujur, yang komitmen, itu merupakan sesuatu pengkhianatan kan. Apa yang dilakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya karena ada kejadian, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

    Karena itu, menurut Sri Mulyani, internal kontrol menjadi penting untuk terus disiapkan dan ditingkatkan. Selain itu, pelaksanaan good corporate governance berdasarkan azas transparansi dan akuntabilitas serta check and balance. Hal-hal tersebut harus diperhatikan apalagi masyarakat kini sangat responsif dan perduli terhadap isu korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.