Greenpeace: Jokowi Hanya Lip Service Tangani Kebakaran Hutan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah bocah berlari menghindari kebakaran lahan di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 18 Agustus 2019. ANTARA

    Sejumlah bocah berlari menghindari kebakaran lahan di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 18 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye  Hutan di Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun langsung dalam menangani peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan jika menginginkan karhutla segera diatasi.

    "Seharusnya Presiden Jokowi memimpin langsung sehingga seluruh komponen masyarakat bisa mendukung dan terlibat secara aktif dan menggerakkan sumber dayanya. Termasuk pemerintah daerahnya," kata Arie ketika dihubungi Tempo, Ahad 15 September 2019.

    Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk bisa mengatasi Karhutla. Selain itu, Jokowi juga telah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk berkoordinasi terkait penanganan karhutla.

    Sementara itu, pada awal Agustus 2019, Presiden Jokowi sempat melontarkan pernyataan bakal mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Negara saat mengelar Rapat Nasional Pengendalian Karhutla 2019 di Istana Negara, Jakarta.

    “Kemarin saya sudah telepon Panglima TNI dan Kapolri. Saya meminta mereka mencopot orang-orang yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan,” kata Jokowi, seperti dikutip Reuters, usai rapat tersebut.

    Kendati demikian, Arie menyatakan pernyataan Jokowi sebelumnya hanya sebatas janji di mulut. Sebab, meski telah menyatakan bakal mencopot, faktanya tidak ada tindakan nyata dari Presiden Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.