Penyaluran Beras BPNT Tak Capai Target, Gudang Bulog Penuh Lagi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Target penyaluran beras untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) tahun ini oleh Perum Bulog (Persero) diyakini tidak akan tercapai. Pasalnya, Bulog masih menemui banyak kendala di lapangan dalam melakukan penyaluran beras untuk BPNT. 

    Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan, perseroan awalnya menargetkan dapat menyuplai beras sebanyak 700.000 ton sepanjang September—Desember 2019. Namun, target tersebut tidak akan tercapai dan penyaluran diperkirakan hanya akan mencapai 300.000 ton.

    “Kami memang sudah difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk mengadakan rapat koordinasi di daerah-daerah mengenai kehadiran kami sebagai penyalur beras untuk BPNT. Namun rupanya masih ada beberapa pihak yang belum mau bekerja sama dengan kami. Ini kendala bagi kami di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa 10 September 2019.

    Menurut Tri, saat ini masih banyak penyuplai beras untuk e-warong dari swasta yang belum mau bekerja sama dengan Bulog. Pasalnya, dalam pedoman umum pelaksanaan BPNT yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), tidak disebutkan adanya keharusan melakukan kerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras di e-warong.

    Dia khawatir, kondisi itu akan menciptakan kembali ketidakpastian penyaluran beras milik Bulog. Pasalnya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Bulog saat ini telah mencapai 2,5 juta ton.

    Tanpa adanya kepastian volume penyaluran beras untuk BPNT, penumpukan beras di gudang Bulog akan kembali terjadi. Alhasil, perusahaan pelat merah tersebut harus menanggung kerugian akibat tidak membengkaknya biaya penyimpanan beras dengan volume besar.

    Untuk itu, Bulog tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kemenko PMK untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap pedoman umum pelaksanaan BPNT. Hal itu menurutnya, dapat menjadi kunci bagi Bulog untuk mempermudah pelaksanaan penyaluran beras untuk program BPNT.

    “Perlu kita pertanyakan juga, kenapa di rapat koordinasi kami dengan Kemensos dan Kemenko PMK, sudah disepakati kehadiran Bulog sebagai penyalur beras untuk BPNT, tetapi di lapangan tidak dapat diaplikasikan secara penuh,” ujarnya.

    Secara terpisah,  Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan, saat ini Kemensos tengah melakukan pembahasan mengenai revisi pedoman umum pelaksanaan BPNT. Langkat tersebut dilakukan demi mengakomodasi kehadiran Bulog sebagai penyuplai beras untuk BPNT, sesuai instruksi Presiden Jokowi.

    “Kami sedang melakukan pembahasan dan peninjauan mengenai pedoman umum pelaksanaan BPNT. Kami akan mencari jalan tengah supaya semua pihak terfasilitasi, baik supllier swasta yang sudah ada saat ini maupun Bulog,” jelasnya.

    Pengamat pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit mengatakan, sulit bagi Bulog untuk bekerja sama dengan pemasok beras swasta untuk BPNT. Pasalnya, margin keuntungan penjualan beras cukup tipis.

    “Akibatnya, para pemasok beras swasta pun akan mati-matian menjaga pangsa pasarnya di BPNT ini. Mereka tidak mau margin keuntungan yang mereka nikmati sebagai pemasok BPNT harus dibagi dengan Bulog. Tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi Bulog,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menilai perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk memposisikan Bulog sebagai pemasok tunggal beras BPNT. Tanpa adanya kepastian sebagai pemasok tunggal, kendala yang dialami Bulog saat ini akan terus terjadi.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.