Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Senin, 9 September 2019, sejumlah fraksi di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memprotes pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam RAPBN 2020 yang terlampau kecil.
"Anggaran ini terlalu kecil. Apalagi Kemenko Maritim mengatasi masalah yang berhubungan dengan banyak hal, termasuk kebencanaan,” ujar anggota Dewan dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo.
Protes serupa dilontarkan oleh Andi A dari fraksi PKS, dan Noor A dari Fraksi Golkar. Menurut keduanya, dengan cakupan kinerja yang membawahi sejumlah kementerian, jumlah duit tersebut dinilai kurang.
Kemenko Maritim sebelumnya mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk RAPBN 2020. Angka itu sebenarnya sudah naik dari usulan pagu sebelumnya yang diusulkan Juli lalu sebesar Rp 271,54 miliar. Kenaikan sebesar Rp 79 miliar dipakai untuk sejumlah program yang mendukung manajemen serta pelaksanaan teknis kementerian. Selain itu, anggaran bakal dimaksimalkan untuk mendukung rencana kerja pemerintah atau RKP 2020.
Menanggapi protes DPR, Luhut memastikan besaran pagu anggaran tersebut telah dihitung sesuai dengan kebutuhan Kementerian. Selain itu, dia mengukur kemampuan negara dalam membiayai duit rumah tangga kementerian dan lembaga.
“Mengenai anggaran yang terlalu kecil memang betul, tapi kami tahu diri. Negara sedang begini, global ekonomi,” ujar dia. Kondisi global yang dimaksudnya ialah adanya eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Eskalasi menyebabkan iklim perdagangan dunia bergejolak dan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di dunia melambat.
Karena itu, dia menjelaskan bahwa kementeriannya akan mencukupkan anggaran sesuai dengan pagu yang telah diusulkan. “Saya bilang, teman-teman ayo kita cukupkan. Banyak kewajiban internasional yang mesti kita lakukan sekarang ini,” ujarnya.
Adapun pada 2020, Kemenko Maritim akan menggunakan duit tambahan sebesar Rp 79 miliar untuk 14 program. Di antaranya untuk koordinasi keamanan dan ketahanan maritim sebesar Rp 11,5 miliar; delimitasi batas maritim Rp 8 miliar; Sekretariat GMF-BRI sebesar Rp 10 miliar; kendaraan bermotor listrik Rp 1,5 miliar.
Kemudian untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri Rp 1 miliar; pengendalian status dan kualitas Geopark Nasional Rp 4 miliar, program pengendalian pelaksanaan RAM sampah di laut R p 4,5 miliar. Selanjutnya untuk dukungan operasional Sekretariat Pengarah Citarum sebesar Rp 4 miliar; annual maintenance ArcGIS Dekstop Santandard License sebesar Rp 300 juta; dan kebijakan kesehatan laut Indonesia sebesar Rp 2 miliar.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Iklan
