Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deindustrialisasi Dini, Ekonom Bandingkan dengan Era Soeharto

image-gnews
Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat memperingatkan masih adanya gejala deindustrialisasi dini di Indonesia, ekonom Didik Rachbini membandingkan dengan masa pemerintahan Soeharto. Ekonom yang juga Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau LP3E KADIN itu menyebutkan saat ini, sektor industri hanya tumbuh sekitar 3 persen dan tak mampu mendongkrak ekonomi agar tumbuh lebih tinggi.

“Harusnya industri bisa tumbuh lebih lagi,” kata Didik dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2019. Dalam beberapa waktu terakhir ini, pemerintah menyebut ekonomi Indonesia melemah karena terpengaruh dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Namun jauh sebelum itu, kata Didik, ekonomi Indonesia sebenarnya juga sempat mengalami pelemahan di tahun 1982, di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, saat itu ekonomi global tumbuh minus 2 persen. Sementara, harga minyak tengah jatuh ke level US$ 5 per barel.

Akibatnya, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,2 persen. Situasi ini tak lepas dari struktur APBN Indonesia kala itu yang 90 persen bergantung pada ekspor minyak. “Mestinya saat itu Pak Harto jatuh, tapi nyatanya tidak,” kata Didik berkelakar. Namun dalam situasi ini, kata dia, Soeharto justru berhasil melakukan deregulasi industri.

Dengan kebijakan ini, industri Indonesia tumbuh hingga 10 persen dan menyumbang hampir 40 persen dari keseluruhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Situasi ini, kata dia, seharusnya bisa bertahan hingga 30 tahun kemudian. Namun kenyataan berkata lain. Tahun 2010, kontribusi industri pada PDB hanya 22 persen dan terus turun hingga 19,8 persen pada kuartal kedua 2018. Kondisi inilah yang disebut deindustrialisasi dini.

Sebelumnya, pada akhir November 2018, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah mengingatkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur. Ini terjadi lantaran porsi manufaktur di dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kian mengempis sebelum benar-benar mencapai puncaknya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Guru Besar IPB Ungkap Sebab Industri Pesawat Terbang Tak Lanjut Berkembang di Indonesia

23 jam lalu

Acara bedah buku
Guru Besar IPB Ungkap Sebab Industri Pesawat Terbang Tak Lanjut Berkembang di Indonesia

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia.


Ekonom Didik J. Rachbini Kenang Hamzah Haz sebagai Penjaga APBN

2 hari lalu

Mantan Wapres,  Hamzah Haz melambaikan tangan kepada wartawan, usai menjenguk Fuad Amin Imron di Rutan KPK, Jakarta, 2 April 2015. Fuad Amin Imron diduga terlibat kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam di Bangkalan, Madura. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ekonom Didik J. Rachbini Kenang Hamzah Haz sebagai Penjaga APBN

Ekonom sekaligus Rektor di Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengenang Hamzah Haz sebagai penjaga APBN.


Rektor Universitas Paramadina Kenang Hamzah Haz: Pemimpin Matang, Bukan Karbitan yang Cuma Suka Mainan Anak

2 hari lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Rektor Universitas Paramadina Kenang Hamzah Haz: Pemimpin Matang, Bukan Karbitan yang Cuma Suka Mainan Anak

Didik Rachbini membandingkan kepemimpinan Hamzah Haz dengan Gibran dan Sri Mulyani.


Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

3 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

9 hari lalu

Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, saat ditemui usai acara diskusi tentang Membangun Kebijakan Pupuk Subsidi di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran subsidi pupuk ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani.


Kilas Balik TNI Berbisnis di Era Presiden Sukarno dan Soeharto

12 hari lalu

Prajurit TNI bersiap mengikuti apel bersama Kepolisian dan Satpol PP di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Apel digelar dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Wilayah DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik TNI Berbisnis di Era Presiden Sukarno dan Soeharto

Wacana agar prajurit TNI diperbolehkan kembali terlibat di dalam kegiatan bisnis muncul kembali.


Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.


Dorong Ekonomi Sirkular di Indonesia, Menko Airlangga: Hari Ini Ada 152 Perusahaan Punya Sertifikat Hijau

21 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dorong Ekonomi Sirkular di Indonesia, Menko Airlangga: Hari Ini Ada 152 Perusahaan Punya Sertifikat Hijau

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi hijau dan sirkular menjadi visi banga ini dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. D


Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

22 hari lalu

PT Pos Indonesia. ANTARA/M Agung Rajasa
Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Serikat Pekerja menyebutkan alasannya.


Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

22 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa kurang setuju usulan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberian insentif fiskal bagi orang kaya di Family Office