Luhut Sebut Perusahaan Asal Cina Akan Bantu Evaluasi Sistem BPJS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perusahaan Ping AN menawarkan membantu untuk evaluasi sistem IT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Ping An Insurance (Group) adalah perusahaan asuransi asal Cina.

"Tadi si kepala BPJS juga lihat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya kalau orang lakukan penunggakan pembayaran itu gimana sih. Jadi misal langsung kita link nanti dengan polisi dan imigrasi," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Sehingga, kata dia, peserta menunggak yang mau apply visa menjadi tidak bisa. "Jadi musti ada punishment buat yang nunggak," ujarnya.

Hal itu, dia sampaikan usai bertemu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Luhut mengatakan, Fachmi melihat ada ketidakadilan, jika ada penyakit yang diobati tidak sesuai dengan apa yang tertera di Undang-undang.

Ketiga, kata dia, Fachmi mengatakan pembayaran iuran saat ini terlalu murah. "Penyesuaian tarif. Terutama pada orang-orang yang sakitnya orang kaya, kaya saya misalnya orang yang berpunya, masa pake begituan. Mesti adil dong ya seperti itu," kata Luhut.

Sebelumnya Fachmi mengaku sudah rutin dipanggil oleh Luhut. Menurut dia, Luhut memang concern terhadap berbagai hal, termasuk defisit BPJS kesehatan.

"Jadi beliau ingin tahu juga lah, apa persoalan yang ada. Kami jelaskan situasinya, persoalan-persoalan aktual terkait dengan BPJS Kesehatan," kata Fahmi.

Kepada Luhut, Fahmi membeberkan masalah utama yang menyebabkan terjadinya miss match antara pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan.Dia mengatakan iuran saat ini masih merupakan iuran diskon belum hitungan aktuaria. 

Misalnya, kata dia, peserta bukan penerima upah, pekerja mandiri, non formal kelas 3, harusnya hitungan aktuaria tahun 2015-2016 Rp 53 ribu, namun saat ini diputuskan Rp 25.500 sehingga artinya masih didiskon Rp 27.500. Kelas 2 pun, kata Fahmi, seharusnya Rp 63 ribu, tapi sekarang masih membayar Rp 51 ribu saja, atau ada diskon Rp 12 ribu. 

Fahmi mengatakan Luhut juga concern pada manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan, di mana undang-undang menyatakan kebutuhan dasar kesehatan. "Mungkin definisi yang pas tentang kebutuhan dasar kesehatan seperti apa ya, kita sama-sama review lagi lah itu kira-kira," ujarnya.

 






Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

49 menit lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

1 jam lalu

Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

Luhut Pandjaitan optimistis Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Investasi mobil listrik di Cina disebutnya lebih mahal.


Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

4 jam lalu

Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

Belakangan, Menko Marves Luhut Pandjaitan getol berbicara soal insentif kendaraan listrik, termasuk pemerintah akan mensubsidi pembeliannya.


Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

11 jam lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

14 jam lalu

Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.


Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

23 jam lalu

Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

Luhut memperkirakan besaran subsidi motor listrik bakal berkisar Rp 6,5 juta per unit. Apa sebenarnya alasan pemerintah menyubsidi kendaran listrik?


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

1 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

1 hari lalu

Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Untuk saat ini, pemerintah baru menentukan besaran subsidi untuk pembelian motor listrik.


Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

1 hari lalu

Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu membantu 226 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Skema Sharing Iuran (SSI).


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

1 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.