Sri Mulyani Ajak Rudiantara Bahas IMEI dan Ponsel Black Market

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menkominfo Rudiantara (kedua kanan), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri KKP Susi Pudjiastuti (ketiga kiri), Kepala Bekraf Triawan Munaf (kiri), CEO Tokopedia William Tanuwijaya (kanan) dan CEO Traveloka Ferry Unardi (ketiga kanan) meluncurkan Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belum mengetahui informasi yang pasti ihwal kebijakan International Mobile Equipement Identity atau IMEI untuk menekan penjualan ponsel black market yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo sebelumnya menyebut kebijakan IMEI tengah dikonsolidasikan dengan Kemenkeu terkait pajak.

“Saya terus terang tadi cek dengan Dirjen Pajak, kami juga ingin cek dengan Pak Rudiantara (Menteri Kominfo) yang dimaksud ini pajak apa,” ujar Sri Mulyani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2019.

Dia akan duduk bareng dengan Rudiantara dan pejabat eselon I di lingkungan Kominfo dalam waktu dekat. Dalam pertemuan itu, dia bakal meminta keterangan seputar pajak yang dimaksud Kominfo serta kaitannya dengan kebijakan anyar pembatasan peredaran ponsel ilegal.

Ia menjelaskan, sejatinya kementeriannya memang konsentrasi terhadap operasi barang-barang ilegal yang masuk. Selama ini, kata dia, pajak terkait barang-barang tersebut menjadi wewenang kerja bea dan cukai.

Dalam perjumpaan dengan Rudiantara, dia berkomitmen membantu Kominfo. “Kami akan sampaikan apa sih yang sebetulnya yg dibutuhkan dari kami Kemenkeu. Apakah ini dari pajak impornya atau aspek lainnya nanti dilihat,” ujarnya. 

Rudiantara sebelumnya mengatakan tengah memproses kebijakan IMEI. Regulasi anyar ini menunggu koordinasi dengan tiga kementerian. Ketiganya ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Ini kan libatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan karena ada kaitan orang bayar pajaknya gimana. Kalau nanti masyarakat beli di luar negeri masuk bayar pajaknya kan ada caranya," kata Rudiantara ditemui di Istora Senayan, Minggu, 18 Agustus 2019.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DIAS PRASONGKO






Kabar Peredaran iPhone dengan IMEI Bodong, Ini Kata Erajaya

23 jam lalu

Kabar Peredaran iPhone dengan IMEI Bodong, Ini Kata Erajaya

Pengguna iPhone itu tidak bisa mengakses sinyal dari operator Indonesia sebelum IMEI diperpanjang masa berlakunya secara ilegal.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

2 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

2 hari lalu

Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen.