Indef Nilai RAPBN 2020 Ganjil, Target Pertumbuhan Tak Sebanding

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Eko Listiyanto menilai langkah pemerintah merancang asumsi makro untuk RAPBN 2020 ganjil. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan tak sebanding dengan rencana belanja dan pendapatan.

    “RAPBN 2020 tanda tanya terbesar. Target (pertumbuhan ekonomi) sama saja dengan 2019, tapi belanja dan penerimaannya di-setting lebih tinggi,” ujar Eko saat ditemui di kantor Indef, Pasa Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 19 Agustus 2019.

    Dalam pembacaan nota keuangan 2020 pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Target ini sama dengan yang dipatok pada hingga akhir 2019. 

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tak dipatok lebih tinggi dari target 2019 berkaitan dengan kondisi pelemahan ekonomi global. Indonesia dan sejumlah negara di dunia diprediksi akan menghadapi kondisi yang cukup sukar karena terimbas eksalasi perang dagang Amerika Serikat versus Cina.

    Adapun, dalam asumsi makro itu, anggaran belanja dipatok mencapai Rp 2.528,8 triliun atau naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2.341,6 triliun. Sedangkan pendapatan negara dalam nota keuangan diproyeksi mencapai Rp 2.221,5 triliun. Naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2.165,11 triliun.

    Menurut Eko, semestinya bila postur APBN didesain lebih besar, pemerintah bakal menargetkan pertumbuhan yang sepadan. Eko mensinyalir kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah tahun depan berkaitan dengan kepentingan politik. Ia menilai asumsi itu bukan menstimulus ekonomi, melainkan politik.

    Selain menyinggung soal pertumbuhan ekonomi, Eko memandang asumsi inflasi dalam RAPBN 2020 yang dipatok 3,1 persen atau sama dengan 2019 tak realistis. Menurut Eko, bercermin pada Juli 2019, meski inflasi hanya tercatat 3,32 persen secara year on year, kenaikan harga barang masih tergolong bergejolak. Ia menyatakan inflasi barang mencapai 4,9 persen year on year. Sedangkan inflasi barang pangan mencapai 4,85 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.