Indef Sarankan Jokowi Naikkan Status BKPM Jadi Kementerian

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, menggelar konferensi pers tentang realisasi investasi triwulan II/2019 di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, menggelar konferensi pers tentang realisasi investasi triwulan II/2019 di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Tauhid Ahmad menilai upaya Presiden Joko Widodo membentuk kementerian investasi mubazir. Menurut dia, selama masih ada Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM, pemerintah tak perlu membentuk lembaga atau kementerian lagi lantaran akan berbuntut pada pemborosan angggaran.

    "Kalau ada (tambahan program) investasi ya tambah saja eselonnya. Kalau makin lebar, beban anggarannya besar dan malah enggak efektif," ujarnya dalam diskusi bertajuk "RAPBN 2020: Solisi atas Perlambatan Ekonomi" di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Ketimbang membentuk kementerian anyar, ia menyarankan Jokowi meningkatkan status BKPM menjadi kementerian. Dengan begitu, BKPM memiliki wewenang lebih besar, misalnya membentuk regulasi untuk menggenjot investasi, khususnya investasi asing.

    Namun, setelah status badan yang saat ini dikepalai Thomas Lembong itu naik status, pemerintah mesti memastikan BKPM lebih berperan aktif mendorong masuknya investasi.

    Dalam hal ini, ujar dia, kementerian bukan sekadar menyederhanakan perizinan usaha atau online single submission (OSS), namun juga memastikan adanya pertumbuhan penanaman modal.

    Ditemui di tempat yang sama, Wakil Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto mengungkapkan pandangan seragam. Ia mengatakan kementerian baru tidak akan efektif mendorong masuknya penanaman modal asing atau PMA.

    "Secara umum tak akan banyak merubah kemampuan kita terhadap investor," katanya.

    Eko menjelaskan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan administrasi. Adapun saat ini, menurut dia, di tengah eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan perlambatan ekonomi global, sejatinya investasi di negara asing masih dilirik.

    Mengutip proyeksi The International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional, pada 2020, pertumbuhan ekonomi negara maju bakal turun. Situasi ini berkebalikan dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang diproyeksikan naik, termasuk dalam bidang perdagangan.

    "Lalu dari World Invesment Indicator, tren FDI di emerging markets naik. Namun FDI secara level global memang turun. Ini peluang biat kita?" ujarnya.

    BKPM sebelumnya menargetkan investor asing yang masuk ke Indonesia pada akhir tahun dapat tumbuh dobel digit. Berdasarkan angkanya, total target investasi masuk sampai pengujung 2019 dipatok Rp 792 triliun. 

    Catatan: Judul dalam artikel ini sudah direvisi, Senin, 19 Agustus 2019, pukul 20.27 WIB, karena kesalahan penulisan nama Kementerian yang dimaksud.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.