Indef Sarankan Jokowi Naikkan Status BKPM Jadi Kementerian

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, menggelar konferensi pers tentang realisasi investasi triwulan II/2019 di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Tauhid Ahmad menilai upaya Presiden Joko Widodo membentuk kementerian investasi mubazir. Menurut dia, selama masih ada Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM, pemerintah tak perlu membentuk lembaga atau kementerian lagi lantaran akan berbuntut pada pemborosan angggaran.

"Kalau ada (tambahan program) investasi ya tambah saja eselonnya. Kalau makin lebar, beban anggarannya besar dan malah enggak efektif," ujarnya dalam diskusi bertajuk "RAPBN 2020: Solisi atas Perlambatan Ekonomi" di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Ketimbang membentuk kementerian anyar, ia menyarankan Jokowi meningkatkan status BKPM menjadi kementerian. Dengan begitu, BKPM memiliki wewenang lebih besar, misalnya membentuk regulasi untuk menggenjot investasi, khususnya investasi asing.

Namun, setelah status badan yang saat ini dikepalai Thomas Lembong itu naik status, pemerintah mesti memastikan BKPM lebih berperan aktif mendorong masuknya investasi.

Dalam hal ini, ujar dia, kementerian bukan sekadar menyederhanakan perizinan usaha atau online single submission (OSS), namun juga memastikan adanya pertumbuhan penanaman modal.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto mengungkapkan pandangan seragam. Ia mengatakan kementerian baru tidak akan efektif mendorong masuknya penanaman modal asing atau PMA.

"Secara umum tak akan banyak merubah kemampuan kita terhadap investor," katanya.

Eko menjelaskan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan administrasi. Adapun saat ini, menurut dia, di tengah eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan perlambatan ekonomi global, sejatinya investasi di negara asing masih dilirik.

Mengutip proyeksi The International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional, pada 2020, pertumbuhan ekonomi negara maju bakal turun. Situasi ini berkebalikan dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang diproyeksikan naik, termasuk dalam bidang perdagangan.

"Lalu dari World Invesment Indicator, tren FDI di emerging markets naik. Namun FDI secara level global memang turun. Ini peluang biat kita?" ujarnya.

BKPM sebelumnya menargetkan investor asing yang masuk ke Indonesia pada akhir tahun dapat tumbuh dobel digit. Berdasarkan angkanya, total target investasi masuk sampai pengujung 2019 dipatok Rp 792 triliun. 

Catatan: Judul dalam artikel ini sudah direvisi, Senin, 19 Agustus 2019, pukul 20.27 WIB, karena kesalahan penulisan nama Kementerian yang dimaksud.
 






Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

30 menit lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari permintaan Jokowi ke seluruh jajarannya agar benar-benar menghitung stok dan kebutuhan beras.


Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

1 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan.


Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

1 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

1 jam lalu

Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Sedikitnya ada tiga pejabat negara yang akan hadir dan terlibat langsung dalam akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

2 jam lalu

Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

Kaesang Pangarep juga mengajak para pelaku UMKM binaannya untuk ikut menampilkan produk andalannya saat acara Ngunduh Mantu.


Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

2 jam lalu

Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi meminta para menteri melakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan


Kaesang Pangarep Beberkan Rencana Bulan Madu hingga Soal Anak

3 jam lalu

Kaesang Pangarep Beberkan Rencana Bulan Madu hingga Soal Anak

Di sela mengikuti gladi bersih prosesi pernikahannya, Kaesang Pangarep mengungkapkan ingin segera berangkat bulan madu setelah acara selesai.


Jokowi Minta Badan Pangan Tanam Kedelai Agar RI Tak Tergantung Impor

7 jam lalu

Jokowi Minta Badan Pangan Tanam Kedelai Agar RI Tak Tergantung Impor

Harga kedelai meroket karena terganggunya rantai pasok dunia akibat kondisi geopolitik. Jokowi minta Bapanas lebih banyak menanam kedelai.


DKI Masih Susun Pendaftaran Seleksi Terbuka Sekda DKI, Heru Budi: Diumumkan Besok

7 jam lalu

DKI Masih Susun Pendaftaran Seleksi Terbuka Sekda DKI, Heru Budi: Diumumkan Besok

Pemerintah DKI masih menyusun pendaftaran seleksi terbuka posisi Sekda Jakarta. Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan mengumumkannya segera.


Terpopuler Bisnis: BPS Ingatkan Tren Inflasi Desember Meningkat, Tiap Pekan Rapat Inflasi Digelar

12 jam lalu

Terpopuler Bisnis: BPS Ingatkan Tren Inflasi Desember Meningkat, Tiap Pekan Rapat Inflasi Digelar

Berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis dimulai dengan kabar BPS memperingatkan kenaikan inflasi akan semakin tinggi pada Desember 2022.