TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anak muda milenial memiliki peluang untuk membantu pemerintah dengan mendirikan startup atau perusahaan rintisan. Apalagi pemerintah saat ini membutuhkan alat baik berupa sistem informasi maupun aplikasi yang mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah.
"Gimana kami tahu kalau kita keluarkan ratusan triliun biaya operasional itu betul-betul membantu masyarakat, saya bayangkan dengan tekno digital, anda punya ide. Dan untuk keuangan negara akuntabilitas publik penting sekali," kata Sri Mulyani di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Ahad 18 Agustus 2019.
Adapun pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat dirinya menjadi salah satu mentor dalam Gerakan Nasional "Ignite The Nation 1000 Start up Digital Indonesia." Pertemuan ini digelar sebagai upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri start up yang kini tengah booming di kalangan anak muda milenial.
Sri Mulyani mengatakan peluang bagi startup tersebut salah satunya bisa dilacak dengan melihat postur anggaran yang digelontorkan pemerintah seperti tercetak pada APBN. Dia mengatakan, beberapa sektor yang berpeluang itu ada di sektor, pendidikan, dana desa, penyaluran kredit ultra mikro hingga dana penelitian.
Mantan Direktur Pelaksana IMF ini mencontohkan, peluang tersebut terbuka lewat penyaluran dana desa. Pada 2020, kata dia, pemerintah bakal mengelontorkan dana sebesar Rp 72 triliun disebanyak 75 ribu desa. Karena itu, diperkirakan setiap desa bakal menerima dana antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.
"Jadi bagaimana saya tahu bahwa anggaran itu dipakai bukan untuk bangun selokan yang sama? Bagaimana saya tahu bahwa dana dipakai untuk BUMDES yang menghasilkan pekerjaan untuk ibu-ibu, jadi so many idea," kata dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga mencontohkan peluang terbuka bagi start up yang bisa membantu penyaluran program bantuan ultra mikro bagi UMKM. Saat ini telah ada 1,5 juta UMKM ultra mikro yang menerima bantuan dari program ini. Menurut dia, start up memiliki peluang untuk menghubungkan para UMKM ultra mikro tersebut.
Apalagi, metode yang sama juga telah diterapkan oleh platform e-commerce seperti Bukalapak dan juga Tokopedia. Masing-masing platform tersebut mampu menghubungkan sebanyak 5 juta dan 6 juta merchant, penjual hingga pemilik warung.
"Jika kamu bisa mengkoneksikan 6-5 juta penjual, warung, merchant kenapa anda ngga bisa melakukan koneksi dengan 75 ribu desa, kenapa anda ngga bisa melakukan koneksi terhadap 75 ribu BUMDES?," kata Sri Mulyani.
Karena itu, Sri Mulyani berharap perusahaan rintisan tersebut bisa membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan itu. Banyak ide yang bisa dikembangkan berbasis solusi baik lewat menciptakan aplikasi hingga sistem informasi yang bisa dilakukan bagi persoalan ini.
