TEMPO. CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim bahwa hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dalam lima tahun terakhir. Hasil tersebut juga terasa dari peningkatan kinerja pelayanan dasar publik.
"Seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat," kata Jokowi dalam sidang pembacaan RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Jokowi, tingkat kesenjangan di perdesaan tercatat telah mengalami penurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini. Rasio Gini semula 0,334 pada tahun 2015, kini menjadi 0,317 pada tahun 2019.
Tak hanya ketimpangan di desa, ketimpangan antardaerah pun diklaim Jokowi juga menurun. Data ini ditunjukkan dengan kesenjangan fiskal antardaerah sesuai Indeks Williamson juga turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.
Untuk diketahui, tahun 2020 mendatang, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2019, atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp 623,1 triliun.
Peningkatan alokasi tersebut, kata Jokowi, akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya. Sehingga, belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sebelumnya, dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Jokowi telah menyampaikan apresiasinya kepada DPR yang telah menjalankan fungsi anggarannya. "DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," kata Jokowi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
FAJAR PEBRIANTO
