Pidato Kenegaraan 2019, Jokowi Dorong Hilirisasi Industri

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sasak saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sasak saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mendorong hilirisasi industri dalam pidato kenegaraan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Jakarta, 16 Agustus 2019. Adapun hilirisasi diupayakan untuk mengurangi impor.

    "Memang negara kita ini kaya bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi," ujar Jokowi dalam pidatonya.

    Adapun langkah-langkah yang disinggung Jokowi adalah pembangunan pengolahan bauksit untuk mengurangi impor alumina, pembangunan industri batubara menjadi dimethyl ether (DME) untuk mengurangi impor LPG, serta hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel untuk meningkatkan nilai tambah nikel sebesar empat kali lipat.

    Selain itu, Jokowi juga menambahkan akan melakukan lompatan kemajuan lainnya, seperti pengembangan proyek biodiesel dari program B30 hingga mencapai B100, serta rencana ekspor avtur dan produksi avtur berbahan sawit. Program lain yang dicanangkan Jokowi adalah pembangunan industri mobil listrik.

    "Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global, itu yang harus kita wujudkan," ujar Jokowi. Ia menambahkan agar pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN harus berani menjadi pemain kelas dunia. "Itu yang harus kita lakukan." 

    RISANDA ADHI PRATAMA | MARTHA WARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.