TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melakukan riset terhadap efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, peningkatan belanja kementerian dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam riset Bappenas, setiap peningkatan belanja kementerian sebesar 1 persen seharusnya memiliki andil 0,06 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu peningkatan sebesar 11 persen memiliki andil ke pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66 persen.
“Fakta dan realisasinya, peningkatan belanja 11 persen hanya memiliki andil 0,24 persen pada pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo dalam paparannya di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.
Menurut Boediastoeti, realisasi belanja negara sejak 2011 hingga 2018 terus meningkat. Dari semula Rp 1.294 triliun pada 2011, menjadi Rp 2.269 triliun pada 2018.
Peningkatan ini tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang justru membentuk kurva U. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen, lalu turun ke titik terendah sebesar 4,79 persen pada 2015, dan kembali naik menjadi 5,17 persen pada 2018.
Boediastoeti juga menyoroti dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral. Sepanjang 2013 hingga 2017 misalnya, belanja di bidang jasa pendidikan memiliki elastisitas sebesar 0,39 persen, atau tertinggi keempat setelah konstruksi, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan. Namun, peringkat pendidikan Indonesia yang dihitung dari The Programme for International Student Assessment (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 negara pada 2015.
Untuk itu, Boediastoeti mendorong peningkatan kualitas belanja negara, salah satunya melalui peningkatan belanja sektor produktif seperti belanja barang. Dari tahun 2016 hingga 2017 misalnya, kata Boediastoeti, belanja barang memiliki peningkatan sebesar Rp 31,8 triliun, atau lebih rendah dari belanja modal yang sebesar Rp 39 triliun. Namun, dampak belanja barang ke pertumbuhan ekonomi mencapai 0,08 persen, lebih tinggi dari dampak belanja modal sebesar 0,03 persen.
Belanja barang pun harus diarahkan ke sektor yang benar-benar memicu pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Dua belanja yang selama ini efektif adalah peningkatan belanja alat mesin pertanian atau alsintan dari Kementerian Pertanian dan pengadaan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Dalam perencanaan ke depan, belanja negara yang produktif dapat menjadi terobosan untuk diterapkan kementerian lainnya,” kata Boediastoeti.
